Share This

Revisi UU Pilkada, DPR Ingin Disamakan dengan Kepala Daerah Incumbent

"Pejabat incumbent aja nggak harus mundur (kalau ikut Pilkada)" kata anggota Fraksi Partai Golkar

, BERITA , NASIONAL

Kamis, 12 Mei 2016 09:22 WIB

Author

Randyka Wijaya

Revisi UU Pilkada, DPR Ingin Disamakan dengan Kepala Daerah Incumbent

Ilustrasi pemungutan suara di Papua. (Foto: kemendagri.go.id)

KBR, Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) antara pemerintah dan DPR belangsung alot.

DPR bersikukuh meminta memasukkan poin bahwa legislatif tidak harus mengundurkan diri apabila akan mengikuti pilkada.

Anggota Komisi II (membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemilu) DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, anggota DPR berbeda dengan anggota TNI, Polri atau PNS.

"Dari awal kita di DPR itu kan political elected, dipilih. Kalau mau ke DPR, kita harus mundur dulu kalau kita anggota PNS. Jadi ini beda dengan mereka yang berkarir," kata Hetifah Sjaifudian di Jakarta, Rabu (11/05/2016).

Hetifah mengklaim DPR telah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi soal ini. Menurutnya, DPR ingin agar revisi UU Pilkada sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Karena itu pernah ada keputusan MK, menetapkan alasannya keadilan. Kita sudah konsultasi sama MK. Kita itu mustinya disamakan dengan incumbent, incumbent itu kan dipilih. Incumbent aja nggak harus mundur," kata anggota Fraksi Partai Golkar di DPR itu.

Pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beralasan, permintaan DPR akan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. MK mengamanatkan anggota dewan harus mundur apabila akan mengikuti pilkada.

"Kalau kita (pemerintah) mengikuti apa maunya DPR, apakah ada jaminan tidak dibatalkan lagi oleh MK? Saya kira poinnya hanya masalah itu," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Kamis (5/5/2016).

Meski begitu, Hetifah Sjaifudin tersebut mengaku optimis apabila digugat dengan uji materi (judicial review) di MK, pihaknya akan menang.

"Sekarang kita kan punya norma baru, terus nanti misalnya ada yang mengajukan judicial review, belum tentu MK keputusannya sama dengan sebelumnya. Saya sih optimis, pokoknya kita jalan terus seperti itu," ungkapnya.

Baik pemerintah maupun DPR sepakat, RUU Pilkada akan diselesaikan pada akhir bulan ini. Menteri Tjahjo mengklaim, molornya pembahasaan RUU ini tidak akan memengaruhi Pilkada serentak jilid II pada Februari 2017 mendatang.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.