covid-19

Perppu Perlindungan Anak Tinggal Tanda Tangan Presiden

Draf Perppu fokus pada pemberatan hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual

BERITA | NASIONAL

Kamis, 19 Mei 2016 16:55 WIB

Perppu Perlindungan Anak Tinggal Tanda Tangan Presiden

Menteri Sosial Khofifah saat siaran bersama orang Rimba, Jambi. Foto: KBR/Elvi

KBR, Jakarta- Kementerian Sosial memastikan Peraturan Perundang-undangan (Perppu) Perlindungan Anak (PA) hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo. Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini draf Perppu sudah ada di Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Menurut konfirmasi Menteri Hukum dan HAM kemarin sore sudah di mensesneg, proses harmonisasi dengan kementerian lembaga juga sudah, jadi insyaallah tinggal menunggu tanda tangan presiden," ujarnya kepada wartawan di kantor Watimpres, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Kata dia, nantinya setelah ditandatangani oleh Presiden, draf Perppu akan diserahkan kepada DPR untuk dibahas dengan komisi terkait. Dia menambahkan, draf tersebut berfokus pada pemberatan hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual. Konten pemberatan hukuman yang dimasukan ke dalam Perppu, kata dia, hukuman mati hingga hukuman kebiri kimiawi.

"Sesungguhnya ini adalah breakdown dari pemberatan hukuman dan tambahan hukuman bagi pelaku paedofil dari pasal 81 dan pasal 82 uu perlindungan anak. Maka ini adalah revisi kedua UU Perlindungan Anak, revisi pertamanya adalah UU 35 tahun 2014. Kemudian ini revisi kedua pada pasal 81 dan 82 nya. Kalau pada sisi pelaku paedofil itu bisa tambahan hukumannya kebiri kimiawi, itu bisa kita lihat data itu bagaimana efektivitasnya," ujarnya.

Dia menambahkan, "Selain memberi punishment pada pelakunya, pemerintah juga memberikan psiko sosial terapi pada korban, keluarga dan pelaku." 

Hal ini menurutnya penting untuk memulihkan trauma bagi keluarga korban. Apalagi kata dia, kalau korban sampai meninggal dunia.

"Kalau korban yang saya temui beberapa kali, mereka apakah korban sodomi ataukan mereka korban dari kekerasan dan kejahatan seksual termasuk inses, itu traumanya biasanya sangat dalam dan lama," ujarnya.

Dia memastikan hukuman pemberatan tidak berlaku bagi pelaku yang usianya masih dibawah umur. Pasalnya kata dia, menurut kesepakatan lembaga terkait, pelaku anak akan tetap dikenakan sistem peradilan pidana anak.

"Kalo pelakunya anak-anak sejauh yang saya konfirmasi ke Menkumham tetap menggunakan UU SPPA (sistem peradilan pidana anak). Dalam UU SPPA maka hukuman maksimal anak-anak adalah separuh dari hukuman maksimum dewasa. Itu maka didalamnya pemberatan hukuman dan tambahan hukuman tidak berlaku bagi pelaku anak-anak," ujarnya. 

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ramai Cukai Rokok Mau Naik, Apa Kata Pakar dan DPR?