HEADLINE

Penuntasan Tragedi '65, Ini Saran Ketua PP Muhammadiyah

Penuntasan Tragedi '65, Ini Saran Ketua PP Muhammadiyah

KBR, Yogyakarta - Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk menyamakan pandangan mengenai konsep penuntasan tragedi pembantaian massal 1965/1966. Pasalnya, menurut Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, masih ada perpecahan dalam memandang kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut. Baik itu di dalam tubuh pemerintah, maupun dengan TNI dan Polri.

Baca juga: Lain Luhut, Lain Ryamizard

"Jadi dialog dulu, orang saling bicara tentang masa lampau (tragedi 1965/1966--Red). Lalu, di mana sih letak titik beda dan titik temunya. (Antara siapa saja?) Dialog antara komponen bangsa. Juga di tubuh pemerintah sendiri, apakah sudah ada visi yang sama misalkan tentang masa lalu itu antara TNI, Polri, aparatur pemerintah. Kemudian di situ, di belakang itu kan ada legislatif, yudikatif, lalu Ormas-ormas dan kekuatan masyarakat sipil,"  jelas Haedar di Yogyakarta, Sabtu (14/5).

Untuk itu, ia menyarankan pemerintah menggelar dialog dengan mendatangkan perwakilan dari berbagai pihak yang terkait tragedi 65/66. "Kalau Muhammadiyah, mulailah semua dari dialog, jangan dulu ingin ada formulasi hasil. Sebab kalau langsung formulasi penyelesaian, tarik-menariknya tinggi," katanya.

Baca juga: Purnawirawan TNI Gagas Simposium Tandingan

Baca juga: Menhan Anggap Tragedi '65 Tak Perlu Dibahas Lagi

Tak hanya itu, lebih lanjut, ia juga mengusulkan pemerintah untuk turut mendengarkan suara korban dan penyintas 65/66.

"(Dialog dengan korban 65 juga, Pak?) Kalau saya semua dijadikan bahan untuk refleksi diri dan, berdialog dulu. Jangan dulu cari formula hasilnya," pungkasnya.

Baca juga: Wawancara Khusus seputar Simposium 65

Sebelumnya, pada 18-19 April lalu, sebuah simposium nasional bertajuk "Membedah Tragedi 1965" digelar. Kegiatan ini juga merupakan ruang dialog yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagi latar belakang.

Ketua Panitia Pengarah Simposium, Agus Widjojo mengklaim, kegiatan yang disokong Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan tersebut merupakan helatan pertama yang mempertemukan korban, pelaku, dan akademisi lintas bidang. Kesemuanya bersentuhan langsung dengan peristiwa di masa itu. Muaranya, panitia simposium bakal menyodorkan rekomendasi rumusan konsep penyelesaian tragedi 65/66 ke pemerintah.

Selengkapnya kumpulan berita tentang tragedi '65



Editor: Nurika Manan

  • tragedi 65
  • tragedi65
  • Muhammadiyah
  • pp muhammadiyah
  • Ketua umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!