HEADLINE

Kemenkopolhukam: Tidak Semudah Itu Minta Referendum Papua

KBR, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengklaim tidak khawatir apabila The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat bergabung menjadi anggota dalam Melanesia Spearhead Group (MSG) dan mengajukan referendum ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Deputi Menko Polhukam Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Yoedhi Swastono mengatakan langkah ULMWP mengajukan referendum tidak cukup sebatas menjadi anggota MSG, karena itu hanya organisasi ras atau rumpun Melanesia dan bukan mewakili negara.

"Tidak semudah itu minta referendum. MSG itu organisasi apa sih? Itu bukan organisasi negara. Itu organisasi ras Melanesia. Jelas enggak bisa. Kendaraan politiknya apa? Bahwa ada yang memandang itu sebagai kendaraan politik, itu persoalan lain. Itu kan cara pandang yang berbeda. (MSG) Itu tidak begitu kuat. Secara  politik ya, tapi itu tidak mewakili states," kata Yoedhi kepada KBR, Jumat (6/5/2016).

Yoedhi mengatakan ULMWP tidak langsung kuat secara politik apabila tergabung dalam MSG. Ia mengatakan MSG bukan organisasi negara karena salah satu anggotanya, yakni bangsa Kanak di Caledonia Baru hanya mewakili suku dan bukan negara. Organisasi yang mewakili negara di kawasan Pasifik adalah Pacific Islands Forum (PIF).

Yoedhi mengatakan, tidak semua negara anggota MSG mendukung ULMWP menjadi negara.

"Fiji sudah menyatakan sikap untuk mendukung kedaulatan Indonesia, termasuk di dalamnya Papua Barat. Selain itu, dukungan dari Papua Nugini untuk Papua juga terpecah, karena beberapa menteri dan gubernur di negara itu memilih berpihak pada Indonesia," kata pensiunan perwira TNI berpangkat Mayjen itu.

Sehingga, Yoedhi Swastono mengatakan yang mendukung ULMWP secara penuh hanya Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

(Baca juga: Ramos Horta: "Permasalahannya bukan pada merdeka dari Indonesia, Papua bisa merdeka di dalam Indonesia." )

Konferensi Tingkat Tinggi organisasi rumpun Melanesia MSG yang rencananya digelar pekan ini diundur menjadi akhir bulan mendatang.

Pada KTT MSG itu, ULMWP ingin ditingkatkan statusya dari observer atau pengawas menjadi anggota tetap MSG. Jika telah diakui sebagai anggota, ULMWP bisa mengajukan penentuan hak nasib sendiri atau referendum ke PBB.

Keinginan referendum itu didasari dugaan pelanggaran HAM berat yang dialami rakyat Papua oleh tentara Indonesia.

Editor: Agus Luqman

(Baca juga: Honai Center: Kami Yakin ULMWP Diterima Jadi Anggota MSG )

• Kemenko Polhukam
• Papua
• Papua Barat
• West Papua
• ULMWP
• Melanesia Spearhead Group (MSG)
• Melanesia
• referendum
• PBB