Istana: Kepala Perpustakaan Nasional Overdosis!

Soal teguran ke Kepala Perpusnas RI, "Itu nanti Menteri Pendidikan yang bertanggung jawab," kata Pramono Anung.

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 17 Mei 2016 14:40 WIB

Author

Ninik Yuniati

Istana: Kepala Perpustakaan Nasional Overdosis!

Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo. (Foto: Setkab.go.id/Publik Domain)

KBR, Jakarta - Pernyataan Pelaksana tugas Kepala Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi yang mendukung pemusnahan buku-buku pemikiran kiri menuai kecaman. Tidak hanya dari publik, melainkan juga dari lingkaran Istana.

Pihak Istana menilai pernyataan dukungan pemusnahan buku-buku kiri oleh Perpustakaan Nasional sebagai tindakan berlebihan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi telah menegaskan kebebasan berekspresi, membaca dan berpikir dijamin konstitusi.

Pramono menambahkan Presiden Jokowi minta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menegur Plt Kepala Perpusnas RI.

"Kalau kemudian ada tindakan berlebihan yang itu kemudian telah diingatkan oleh Presiden. Saya sendiri sudah berkonsultasi dengan beliau, dan sudah menyampaikan kepada berbagai pihak bahwa tindakan ini tidak boleh overdosis, tidak boleh berlebihan, dan kita harus menghormati apa yang sudah diatur dalam konstitusi kita," kata Pramono Anung di kantor Sekretariat Kabinet, Selasa (17/5/2016).

Menurut Pramono pemusnahan buku-buku kiri, seperti yang disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi merupakan tindakan overdosis.

Akan ditegur? "Itu nanti Menteri Pendidikan yang bertanggung jawab," kata Pramono Anung.

Lembaga Perpustakaan Nasional merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPMD) yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung ke Presiden.

Sebelumnya, Plt Kepala Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi menyatakan mendukung pemusnahan buku-buku kiri seperti yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Menurut Dedi, buku-buku aliran kiri meresahkan masyarakat. Pada masa Orde Baru, buku-buku itu dilarang untuk diedarkan.

Pernyataan Dedi Junaedi itu menuai kecaman dari publik, karena dikeluarkan sehari menjelang peringatan Hari Buku Nasional 17 Mei 2016.

Razia buku-buku kiri dilakukan oleh aparat TNI dan kepolisian, pasca merebaknya isu kebangkitan komunisme.

Kapolri Badrodin Haiti mengklaim telah diperintahkan Presiden Jokowi untuk menindak penyebaran paham dan atribut komunisme.

"Presiden minta dilakukan pendekatan hukum sesuai aturan," kata Badrodin Haiti, Selasa (10/5/2016).

(Baca: Kapolri: Penangkapan Penyebar Komunisme Atas Persetujuan Presiden dan Jokowi: Tindak Tegas Siapapun yang Bangkitkan Komunisme )

Dalam penindakan itu, sejumlah orang ditangkap dan dijadikan tersangka karena dianggap menyebarkan paham komunisme dan mengenakan atribut palu arit simbol PKI. Aparat juga menyita buku-buku yang dianggap kiri dan mengandung ajaran Marxisme dan komunisme. Penindakan itu dilakukan TNI maupun intelijen Polri.

Belakangan, Istana memprotes cara-cara penindakan itu yang dianggap berlebihan. Apalagi, langkah aparat itu mengundang protes keras dari masyarakat sipil. Presiden Joko Widodo langsung menghubungi Panglima TNI dan Kapolri.

(Baca: Jokowi: Hentikan Sweeping Terkait Isu Komunisme! )

Kapolri Badrodin Haiti lantas mengeluarkan telegram kepada jajaran kepolisian agar tidak melakukan razia ke masyarakat, baik atribut maupun buku-buku. Kapolri juga melarang aparat merazia masuk kampus atau ke toko-toko buku.

Editor: Agus Luqman 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Perkara Pin Emas Anggota Dewan