Golkar Merapat, Jokowi Belum Bahas Jatah Kursi

"Hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait kursi untuk Partai Beringin itu di kabinet"

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum memikirkan perombakan kabinet pasca merapatnya Golkar ke pemerintah. Sebelumnya, Aburizal Bakrie dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali menyampaikan komitmen partai berlambang beringin itu untuk bergabung ke barisan Jokowi-JK.

"(Golkar kan mendukung pemerintahan, apakah akan diakomodir nanti dalam perubahan kabinet?) Belum sampai ke sana, belum bicara," ujar Jokowi di sela kunjungannya di Korea Selatan, Selasa (17/5).

Lebih lanjut, Jokowi menghormati terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar hingga 2019. Menurutnya, hal tersebut merupakan pilihan para kader dan peserta Munaslub.

"Ya ini kan wilayahnya partai Golkar, siapapun yang terpilih, itu merupakan pilihan yang memiliki hak suara, baik di DPP, DPD maupun di Ormas-ormasnya. Semuanya kita hormati, pilihan yang ada," imbuhnya.

Pemerintah Lebih Stabil

Dengan masuknya Partai Golkar ke barisan pendukung pemerintah, Pihak Istana mengharapkan kekuatan akan lebih stabil. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, hal ini juga akan memudahkan koordinasi dengan parlemen, mengingat Ketua DPR dipegang oleh kader Golkar.

"Harapannya pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi dan Pak JK ini akan menjadi lebih stabil, walaupun sekarang sudah sangat stabil. Mengenai konfigurasi dalam kabinet itu sepenuhnya kewenangan presiden dan wapres. Sampai hari ini presiden belum membicarakan hal tersebut. Tetapi hal yang berkaitan di parlemen tentunya akan lebih memudahkan koordinasi dan komunikasi, apalagi Ketua DPR ini kan berasal dari Golkar sehingga pasti akan lebih memudahkan dalam kita untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi program pemerintah" kata Pramono Anung di Kantor Seskab, Selasa (17/5).

Pramono Anung menambahkan, Istana juga berharap konflik internal di Partai Golkar berakhir dengan hasil Munaslub ini.

"Mudah-mudahan ini menjadi akhir dari proses kontraksi atau tarik menarik yang cukup panjang, hampir setengah tahun, tentunya pemerintah mengharapkan bahwa stabilitas politik, dan karena Golkar adalah partai kedua terbesar tentunya mempunya andil dalam hal tersebut juga" ujar Pramono.

Ketika ditanya tentang kaitan Setya Novanto dengan kasus papa minta saham, Pramono Anung mengatakan, Munaslub dan hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Kata dia, pemerintah menghormati pilihan kader Partai Golkar dalam Munaslub.

"Hal yang terjadi dalam Munaslub Golkar dan yang itu adalah dua hal yang terpisah. Tentunya pemerintah dalam hal ini melihat apapun yang dihasilkan oleh Golkar, ini kan partai yang sudah sangat berakar, sudah sangat dewasa, dan sistem demokrasinya sudah cukup baik, ya apapun Pak Novanto adalah pilihan dalam Munaslub tersebut" tutur dia.



Editor: Nurika Manan

• golkar
• pramono anung
• Sekretaris Kabinet Pramono Anung
• presiden joko widodo
• Jokowi
• perombakan kabinet
• Reshuffle kabinet
• Kabinet Kerja