Share This

Ada Apa Dengan ASEAN Literary Festival?

ASEAN Literary Festival (ALF) 2016 mendapat ancaman dari kelompok intoleran, tujuh bulan setelah festival sastra Ubud juga mendapat ancaman serupa.

, BERITA , NASIONAL

Kamis, 05 Mei 2016 15:55 WIB

Sejumlah orang menuntut polisi membubarkan acara ASEAN Literary Festival (ALF) 2016 karena dianggap mempromosikan paham komunisme. (Foto: Billy/KBR)

KBR, Jakarta - Pada Jumat, 23 Oktober 2015, salah satu kegiatan festival sastra terbesar di Indonesia Ubud Writers Festival dipaksa bubar karena tekanan kelompok yang mengatasnamakan kelompok antikomunis.

Agenda yang dibubarkan saat itu adalah diskusi mengenai peristiwa tragedi pembantaian massal tahun 1965-1966. Yang dibubarkan termasuk rencana pemutaran film dokumenter "The Look of Silence" atau dalam edisi Indonesia berjudul "Senyap".

Kelompok penolak menilai acara itu berbau penyebaran ajaran komunisme. Selama 12 kali Festival Ubud diselenggarakan, baru kali itu dibubarkan oleh polisi dan pembubaran itu seperti direstui pemerintah Indonesia.

Tujuh bulan kemudian, peristiwa serupa kembali terjadi di ajang festival sastra.

ASEAN Literary Festival (ALF) 2016, sebuah festival sastra bergengsi di tanah air menjadi sasaran demonstrasi dari kelompok sejenis.

Di hari pertama, Kamis (5/5/2016) semestinya digelar acara Workshop Penerjemahan Sastra oleh Anton Kurnia di ruang Gallery Cipta 3, TIM. Selanjutnya, ada agenda Workshop From Literary Work to Music oleh Ananda Sukarlan. Sore harinya, acara ALF 2016 dibuka resmi di Teater Jakarta, TIM, dengan menghadirkan Opening Lecture oleh Jose Ramos-Horta, bekas Presiden Timor Leste yang juga peraih Nobel Perdamaian 1996.

Belum juga festival dibuka resmi, acara yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, 5-8 Mei 2016 itu didatangi sekelompok orang mengatas namakan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Muslim (AM3). Mereka mempersoalkan beberapa agenda di ALF 2016. Diantaranya sesi "Mengingat Tragedi 1965 melalui Digital Storyteling" di hari kedua maupun sesi diskusi "LGBT, Seksualitas dan Kebebasan Berekspresi" pada hari ketiga festival.

Kelompok penentang menuntut acara ALF 2016 dibubarkan karena dianggap menyebarkan paham atau ajaran komunisme, mendukung kegiatan LGBT dan separatis Papua. Polisi pun mencabut izin kegiatan, sementara pengelola TIM mengunci ruangan hingga acara Workshop Anton Kurnia dipindahkan ke tempat lain yang dirahasiakan.

Baik Ubud Writers Festival maupun ASEAN Literary Festival menghadirkan para sastrawan dan penulis dari luar negeri. ALF 2016 bahkan mendapat dukungan resmi dari Kementerian Luar Negeri. Peristiwa pembubaran acara ini bisa menjadi promosi buruk bagi pemerintah yang hendak meningkatkan kunjungan wisata, dan meningkatkan peringkat kebebasan berekspresi di tingkat dunia.

ALF 2016 diselenggarakan oleh Yayasan Muara, sebuah yayasan yang bergerak di bidang kebebasan ekspresi dan kemanusiaan. Pergelaran tahun ini merupakan edisi ketiga dan menghadirkan tema dan agenda yang lebih kaya dan berbobot dibanding dua edisi sebelumnya.

Sejak digelar pertama kali pada 2014, acara ini mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri. Selain Kemenlu, festival sastra ini juga mendapat dukungan dari HIVOS (2014-2015) dan Japan Foundation Asia Center (2016).

ASEAN Literary Festival 2014 mengangkat tema Anthems for the Common People yang terinspirasi dari puisi sastrawan Wiji Thukul berjudul "Nyanyian Akar Rumput".

Lewat ALF 2014, sastra menjadi milik bersama, membicarakan banyak hal termasuk hak asasi manusia. ALF 2014 digelar untuk mereka yang selama ini suaranya tak terdengar. Harapannya, setiap orang dapat bebas merayakan seni dan sastra secara bersama-sama. Acara selama tiga hari itu sukses, berlangsung aman dan mendapat perhatian antusias dari publik.

Edisi berikutnya, ASEAN Literary Festival 2015 mengangkat tema "Question of Consience". Meski tak sesukses acara sebelumnya, acara ini tetap dihadiri banyak pegiat, pengamat, penggemar dan peminat sastra dari Indonesia dan luar negeri. Durasi festival yang panjang (delapan hari) kemungkinan membuat acara ini berlangsung tanpa greget.

Belajar dari tahun sebelumnya, tahun ini, ALF kembali hadir dengan durasi lebih pendek, empat hari. Mengangkat tema "The Story of Now: A Right to Live", festival sastra ASEAN ini terlihat lebih berwarna dan lebih padat dengan beragam isu yang diangkat.

Selain workshop sastra, festival ALF 2016 yang mengangkat tema "Hak untuk Hidup" juga mendiskusikan isu 'keterpinggiran terkini' di dunia sastra. Mulai dari isu tragedi 1965 hingga isu LGBT dan kebebasan berekspresi; dari kekerasan perempuan hingga cerita soal ideologi dan radikalisme; cerita Papua hingga kisah para pengungsi.

Tuntutan pembubaran ASEAN Literary Festival (ALF) 2016 ini menambah catatan buruk kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebelumnya, tak hanya festival sastra. Festival seni Belok Kiri Festival juga dibubarkan polisi dan kelompok garis keras, hingga terpaksa pindah tempat dari TIM ke LBH Jakarta.

Tahun sebelumnya, pada 2015, LSM Kontras mencatat ada 238 peristiwa pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang. Pelaku pembatasan ini, didominasi oleh aparat kepolisian (85 kasus), pejabat publik (49 kasus), organisasi-organisasi kemasyarakatan (31 kasus), aparat TNI (17 kasus), juga universitas (5 kasus). Jawa Barat menjadi daerah paling bermasalah, dengan 41 kasus pelanggaran berekspresi.

"Elemen terpenting kita bukan pada otak. Namun, pada apa yang menuntun otak kita–-kepribadian, hati, kebaikan, dan ide-ide progresif." Fyodor Dostoyevsky.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.