KBR, Jakarta- Aktivis Human Rights Watch, Andreas Harsono menilai
kebijakan tes keperawanan yang diberlakukan Tentara Nasional Indonesia
TNI sebagai tindakan diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Dia mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan tersebut.
"Kami
menilai tes dua jari ini diskriminatif juga kejam juga merendahkan
perempuan. Tentu posisi kami sama dengan komnas perempuan kami anggap
tes ini tidak saintifik, ini harus dihentikan," kata Andreas ketika
dihubungi KBR, Kamis (14/5).
Kata Andreas, Menteri Kesehatan
bisa mengeluarkan surat pernyataan tes keperawanan dengan dua jari tiu
tak ilmiah. Lantaran, kata dia, Badan Kesehatan Global atau WHO telah
melarang tes tersebut sejak lama.
Berdasar temuan HRW, TNI menerapkan
tes keperawanan bagi calon prajurit perempuannya. Sementara pihak TNI
membenarkan pemberlakuan tes tersebut.
Editor: Dimas Rizky
Human Rights Watch: Kebijakan Tes Keperawanan TNI Pelecehan
Aktivis Human Rights Watch, Andreas Harsono menilai kebijakan tes keperawanan yang diberlakukan Tentara Nasional Indonesia TNI sebagai tindakan diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Bebas Visa, Turis Tiongkok Disambut di Thailand
Ratusan Hektare Lahan Jagung Gagal Panen
Kabar Baru Jam 8
Derita dan Luka Korban Kawin Tangkap (Bag.2)
Most Popular / Trending