Simposium Tragedi 1965, Presiden Diminta Bentuk Komisi Independen

"“Untuk pengungkapan itu perlu dibentuk komite kepresidenan untuk pengungkapan kebenaran itu yang terdiri dari tim independen. Menurut saya, diisi oleh sembilan orang perempuan""

KBR, Jakarta–  Presiden Joko Widodo diminta membentuk komisi khusus yang seluruh anggotanya perempuan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran (hak asasi manusia) dalam tragedi 1965. Sejarawan Asvi Warman Adam  mengatakan, usul itu terinsipirasi dari panitia seleksi (pansel) pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi tahun lalu.

“Untuk pengungkapan itu perlu dibentuk komite kepresidenan untuk pengungkapan kebenaran itu yang terdiri dari tim independen. Menurut saya, diisi oleh sembilan orang perempuan. Idenya dari dulu panitia seleksi itu, wanita dan sembilan. Nanti orangnya mereka yang sudah terlibat dalam pembelaan hak asasi manusia di Indonesia. Banyak orangnya,” kata Sejarawan Asvi Warman Adam di Hotel Aryaduta, Senin (18/04/16).

Asvi mengatakan, Pansel pemimpin KPK yang beranggotakan sembilan perempuan terbukti mampu menyelesaikan proses pemilihan pemimpin lembaga antirasuah itu dengan baik. Dia berujar, Jokowi perlu mengambil strategi serupa untuk penyelesaian tragedi 1965.

Asvi berujar, persoalan tragedi 1965 yang belum selesai sangat merugikan korban yang terstigma bersalah. Dia mencontohkan, para korban tragedi itu merasa ketakutan seumur hidup, tidak diakui sebagai warga negara Indonesia, dan tidak diterima dalam kehidupan sosial-masyarakat.

Hari ini hingga besok, digelar simposium nasional untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia pada tragedi 1965. Pada simposium itu, salah satu solusi yang diusulkan adalah  melalui jalur nonyudisial atau rehabilitasi. Jika menggunakan metode rehabilitasi, berarti pemerintah harus membersihkan nama korban yang selama ini dianggap terlibat dalam Tragedi 1965. 

Editor: Rony Sitanggang

• Simposium nasional “Membedah Tragedi 1965”
• Asvi Marwan Adam
• korban 1965
• Presiden Jokowi