HEADLINE

Lobi Fiji dan Papua Nugini, ULMWP Tak Gentar Dengan Gerilya Luhut

"ULMWP cukup yakin lantaran tiga negara seperti Vanuatu, Solomon dan organisasi bangsa Kanak menolak Indonesia menjadi anggota MSG. Ini karena, MSG berdiri atas kesamaan ras Melanesia"

KBR, Jakarta - Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus berupaya mendapat dukungan Fiji dan Papua Nugini untuk masuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Meski pada 31 Maret lalu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan bertolok ke kedua negara tersebut untuk bergerilya mempererat hubungan dengan negara Pasifik Selatan melalui kerjasama bilateral.

Indonesia kerahkan bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan setelah Fiji ditimpa Topan Winston yang menewaskan 29 penduduk pada Februari lalu. Luhut memberi bantuan sebesar US$ 5 juta dan satu kompi pasukan Zeni.

Anggota Tim Kerja ULMWP, Markus Haluk mengatakan, pasca dikunjungi Luhut, Fiji dan Papua Nugini justru mendorong Indonesia menjadi anggota MSG. Tetapi ia tak gentar dengan pendekatan Luhut. "Kehadiran dia memberi pengaruh pada Fiji dan Papua Nugini, tetapi itu sah-sah saja, namanya juga melobi. Jadi di pihak pemerintah melakukan, pun ULMWP. Tetapi lihat saja nanti hasilnya," kata Markus Haluk pada KBR, Selasa (12/4/2016).

ULMWP cukup yakin lantaran tiga negara seperti Vanuatu, Solomon dan organisasi bangsa Kanak menolak Indonesia menjadi anggota MSG. Ini karena, MSG berdiri atas kesamaan ras Melanesia. "Dalam posisi MSG berdiri dengan sejarah bagi Melanesia yang sudah merdeka jadi anggota. Bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Kalau Jakarta memaksakan jadi anggota, ini bertentangan dengan semangat berdirinya MSG," tambahnya.

Keputusan ULMWP menjadi anggota atau tidak akan diputuskan pada pertemuan MSG di Vanuatu pada 2-6 Mei mendatang. Jika ULMWP diterima menjadi anggota penuh di MSG maka bisa mengajukan penentuan hak nasib sendiri ke PBB seperti yang dilakukan bangsa Kanak di Caledonia Baru.

"Dengan diterimanya West Papua, status kemerdekaan Papua untuk mendapat hak politik menentukan nasib sendiri itu diakui sebagai formal oleh negara-negara merdeka dan ULMWP tidak dianggap organisasi terlarang seperti yang dianggap pemerintah Indoensia sebagai organisasi teroris," imbuh Markus.

Hari ini, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi damai di tujuh wilayah di antaranya Merauke, Kaimana, Yahukimo, Sorong, Manokwari, Fak-fak dan Timika. Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada ULMWP.

Hanya saja, Polisi menangkap 13 demonstran di Merauke, 13 orang di Kaimana dan lima orang di Yahukimo. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni satu bendera KNPB, tujuh sepeda motor dan uang sebesar Rp 3 juta rupiah.

Editor: Damar Fery Ardiyan

• ULMWP
• Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan
• Papua