Kendalikan Harga Jelang Ramadan, Presiden Minta Pejabat Persulit Izin Dicopot

""Presiden telah memerintahkan untuk diganti, dicopot. Jadi tidak boleh bermain-main dengan hal yang berkaitan dengan ketersediaan untuk masyarakat,""

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta perbaikan birokrasi perizinan terkait pengendalian harga pangan jelang puasa dan lebaran. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta pejabat yang mempersulit perizinan segera dicopot. Pramono tak menjelaskan izin yang dimaksud tersebut.

Kata dia, ditargetkan setidaknya tiga harga komoditas pangan turun di bawah harga saat ini. Tiga komoditas tersebut adalah beras, daging dan minyak.

"Sebagai contoh misalnya, daging sekarang sekitar 120 ribu perkilogram. Presiden meminta untuk bisa diturunkan pada saat ramadan dan lebaran itu di bawah 80 ribu. Tentunya ini harus ada upaya, terutama bagi birokrasi yang memberikan perizinan di kementerian tertentu yang mempersulit izin, memperlama izin, Presiden telah memerintahkan untuk diganti, dicopot. Jadi tidak boleh bermain-main dengan hal yang berkaitan dengan ketersediaan untuk masyarakat," kata Pramono Anung di kantor Presiden, Selasa (26/4/2016)

Pramono Anung menambahkan, Presiden Jokowi bakal melakukan rapat untuk mengecek kembali persiapan, tak hanya pangan, tapi juga keamanan dan transportasi.

"Selain itu hal yang berkaitan dengan keamanan, transportasi, bahan bakar minyak dan energi, juga diminta untuk dijaga akan diadakan ratas sekali lagi, evaluasi dari persiapan," tambah Pramono.

Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut empat komoditi pangan lain yang juga bakal dikendalikan, yakni bawang merah dan bawang putih, serta cabe merah dan cabe rawit. Kata dia, Presiden memerintahkan agar kenaikan harga tersebut dicari penyebab dan solusinya.

"Yang harganya agak naik hari-hari ini, komoditi itu adalah bawang putih, merah, cabe merah, cabe rawit. itu karena harganya juga sedang meningkat, itu diminta oleh Presiden untuk mulai dikendalikan dan dicarikan jalannya apakah ini persoalan logistik? A

Tata Niaga Beras

Ketua Departemen Penataan Produksi Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Rifai khawatir harga beras di petani akan mengalami penekanan jika pemerintah hanya mengandalkan masa panen raya untuk turunkan harga beras. Padahal  kata Rifai, seharusnya tidak dijadikan andalan jika pemerintah menargetkan swasembada beras.

Ia menganggap justru tata niagalah yang perlu diperbaiki supaya disparitas harga antara petani dengan konsumen tidak terlampau besar seperti sekarang. Disparitas harga itulah, yang menurut Rifai, seharusnya menjadi ruang untuk menurunkan harga beras.

"Disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen sangat tinggi yang bukan disebabkan karena produksi menurun, suplay menurun atau kita panen raya. Tapi kita melihat lebih pada kontrol atau tata niaga beras itu masih sangat lemah terutama peran bulog dalam menstabilkan harga relatif sangat lemah," kata Ketua Departemen Penataan Produksi Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Rifai kepada KBR (26/4/2016). 

Rifai melanjutkan, "disparitas harga itu 4.850 rupiah dimana harga di petani adalah pada kisaran 7.100-7.200 rupiah. Artinya mungkin bisa saja harga ditingkat konsumen turun yang jadi bola panas  menekan harga di tingkat petani. Itu yang perlu saya ingatkan sebenarnya tidak perlu menurunkan harga di tingkat petani. Sebenarnya kita bisa lebih murah lagi harganya jika tata niaga dan rantainya itu bisa diperpendek atau bisa lebih efektif di situ."

Rifai menambahkan, untuk menurunkan harga di tingkat konsumen tak boleh mengorbankan harga di tingkat petani. Tapi justru menurut dia, harga di tingkat petani harusnya dicegah jangan sampai turun untuk melindungi petani.

"Saya pikir harus ada perlindungan di tingkat petani, karena itu akan menjadi jaminan bahwa perlindungan harga itu akan bisa menjamin petani untuk memproduksi lagi. Dan ujungkan kita bisa mencapai swasembada. Tanpa ada perlindungan ke petani, untuk mencapai swasembada, saya kira mustahil," tegasnya

Editor: Rony Sitanggang

• harga sembako
• Sekretaris Kabinet Pramono Anung
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
• Ketua Departemen Penataan Produksi Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Rifai