Diabaikan DPR, Nelayan Pulau Lontar Tangerang Ancam Geruduk Parlemen

""Ya kita akan melakukan aksi ke sini. Ribuan orang akan saya bawa.""

KBR, Jakarta- Para nelayan Kepulauan Lontar, Tangerang, Banten  mengancam akan mendatangkan ribuan orang  ke DPR jika   mengabaikan pengaduan mereka. Kata nelayan Kepulauan Lontar, Yumi, pekan lalu, anggota Komisi Maritim DPR RI mengunjungi kawasan Lontar yang terkena dampak penambangan pasir. Namun seminggu ditunggu, belum ada pergerakan apapun.

"Ya kita akan melakukan aksi ke sini. Ribuan orang akan saya bawa. Anak kecil juga kalau perlu akan saya bawa ke sini," ujar Yumi usai menemui perwakilan dari Komisi Maritim, Kamis (28/4/2016).

Sebelumnya, Komisi Maritim telah mengunjungi kawasan Lontar Rabu (20/4/2016). Mereka sudah melihat sendiri bagaimana praktik penambangan pasir di perairan Teluk Lontar masih aktif. Dua kali sehari, kapal Queen of Netherland datang dan menyedot pasir dari dasar laut selama 3-4 jam. Saat anggota DPR berkunjung pun, kapal itu sedang melakukan penambangan.

Sehari setelah kunjungan, Gubernur Rano Karno mengumumkan penundaan izin penambangan pasir. Namun hingga kemarin KBR menyambangi Tanjung Pontang, aktivitas penambangan masih ada.

Praktik itu sudah berlangsung sejak 2004. Akibatnya, air menjadi keruh berlumpur dan proses abrasi meningkat pesat. Hingga  2016, sudah 1500 hektare kawasan Tanjung Pontang, Lontar, habis.

Menurut Yumi, saat berkunjung para anggota DPR datang dengan 15 mobil. Mereka melihat-lihat selama satu jam, lantas bertolak ke Anyer. Saat itu, mereka berjanji akan membicarakan masalah penambangan pasir ilegal itu. Namun hingga seminggu, para nelayan tidak menerima kabar baru.

Siang tadi, para nelayan diterima oleh tiga perwakilan Komisi Maritim. Mereka menuntut agar DPR membentuk Panitia Khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka juga mendesak Komisi Maritim memanggil Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pertambangan dan Energi Banten, dan para pengembang.

Wakil Ketua Komisi Maritim Viva Yoga Mauladi mengatakan DPR akan meminta Pemerintah Pusat mengejar kepatuhan para pengembang. Namun mereka masih ragu apakah akan memanggil para pengembang.

"Kita akan melakukan rapat dengan pemerintah. Karena ternyata keputusan pemerintah ini tidak diindahkan oleh pengembang. Negara harus hadir di masalah ini." Ujar Viva Yoga.

Kata Yumi, kedatangan mereka ke DPR hari ini bukan yang pertama. Tahun 2012, tidak lama setelah penembakan terhadap empat rekannya, mereka datang ke DPR. Saat itu DPR menjanjikan hal yang sama, akan membicarakan ini dalam rapat komisi. Namun hingga hari ini mereka datang, jawaban Komisi Maritim masih sama.

Editor: Rony Sitanggang

• nelayan pulau lontar tangerang
• Wakil Ketua Komisi Maritim Viva Yoga Mauladi
• kapal Queen of Netherland