Menteri Tenaga Kerja Fokus Tiga Isu Terkait ABK Kapal Ikan

"Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri bakal berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memperbaiki skema perlindungan terhadap ABK Indonesia"

KBR, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri bakal berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk memperbaiki skema perlindungan terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia. 

Hanif mengatakan beberapa isu yang dibahas adalah kelayakan sebuah kapal untuk menangkap ikan, penempatan ABK dan terkait kompetensi dan sertifikasi dari ABK yang akan bekerja di kapal. 

Kata Hanif, tiga isu besar itu perlu dipastikan regulasinya antar kementerian terkait supaya pelayanan dan perlindungan terhadap ABK bisa optimal.

“Selama ini izin penempatan tenaga kerja di kapal perikanan, keluarnya malah dari luar Kementerian Tenaga Kerja. Padahal core bisnisnya Kementerian Tenaga Kerja. Di sini perlu kita koordinasikan agar regulasi maupun praktik penempatan tenaga kerja di kapal ikan benar-benar menghindarkan warga kita dari perdagangan manusia,” kata  Hanif. 

Hanif mengakui, selama ini keadaan para ABK di kapal ikan sangat memprihatinkan. Hubungan kerja, jam kerja termasuk gaji tidak jelas. Akses ABK terhadap makanan dan air bersih pun sangat kurang. 

Selain dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, koordinasi juga bakal dilakukan dengan kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri.

Editor: Antonius Eko  

• ABK kapal
• Hanif Dhakiri