Konflik Lahan Warnai Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Kobar

"Ini membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mensyaratkan pada petani yang mengajukan usulan pembangunan infrastruktur pertanian harus dipastikan tidak bermasalah alias clean and clear."

KBR, Pangkalan Bun - Konflik lahan yang kerap terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, tidak hanya terjadi di perkotaan dan areal perkebunan saja, namun juga merambah juga ke areal pertanian.

Ini membuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mensyaratkan pada petani yang mengajukan usulan pembangunan infrastruktur pertanian harus dipastikan tidak bermasalah alias clean and clear. Sehingga saat usulan tersebut direalisasikan, tidak ada konflik di lapangan.

Menurut Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kobar, Erdy Setiawan, beberapa infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi dan jalan inspeksi tidak bisa dibangun. Pasalnya, meski diusulkan oleh kelompok tani, namun pada saat Dinas PU mulai menggarap pekerjaan tersebut, ada kelompok masyarakat lain yang menolak infrastruktur itu dibangun.

"Saya harapkan supaya dalam hal mengajukan usulan pada proses mekanisme perencanaan pembangunan itu diharapkan lokasi pembangunan itu harus sudah clear and clean," kata Erdy saat ditemui KBR di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2015).

Saat ini, lanjut Erdy, Dinas PU Kobar terus berkoordinasi dengan kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kobar. Sebab program pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting untuk menunjang program nasional ketahanan pangan. Apabila setiap akan membangun terjadi konflik lahan, maka dipastikan pencapaian target produksi pertanian di Kobar bakal terganggu.

Editor: Anto Sidharta 

• Kotawaringin barat
• Konflik lahan