Kualitas Raskin Buruk, KPK Ultimatum Pemerintah

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengklaim menemukan banyak praktik pengoplosan beras miskin (raskin). Selama ini banyak ditemukan penjualan raskin melebih harga yang ditentukan, yakni melebihi Rp 1.600 per kilogram.

NASIONAL

Senin, 21 Apr 2014 17:33 WIB

Author

Abu Pane

Kualitas Raskin Buruk, KPK Ultimatum Pemerintah

rakin, kpk, korupsi

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengklaim menemukan banyak praktik pengoplosan beras miskin (raskin). Selama ini banyak ditemukan penjualan raskin melebih harga yang ditentukan, yakni melebihi Rp 1.600 per kilogram. 


Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto mengatakan, raskin yang dibagikan ke masyarakat juga tidak layak konsumsi. Beras tersebut menghitam dan berbau apek. Untuk itu, KPK memberi waktu sebulan pada pemerintah untuk memperbaiki buruknya pengucuran beras miskin tersebut.


"Pengoplosan beras itu tadi Dirut Bulog sudah menyampaikan bakal menindak tegas apa bila ditemukan melakukan penyimpangan. (Berapa kasus pengoplosan dan penjualan raskin di atas harga?) Kalau jumlah kasusnyakan tidak semua ditangani KPK secara langung. Di Garut misalnya masih ditangani Kepala Desa. Tapi yang penting kita perbaiki sistem (penyalurannya)," ujar Roni di Jakarta, Senin (21/4).


Roni Dwi Susanto menambahkan, jika perbaikan pengucuran raskin tidak dilakukan dalam sebulan, maka kuat dugaan ada korupsi dalam program raskin tersebut. Oleh karena itu, KPK bersiap menjerat penanaggung jawab raskin dengan Undang-Undang Tipikor tentang perbuatan melawan hukum serta memperkaya diri sendiri dan orang lain. 


Penanggung jawab pengucuran raskin sendiri adalah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, dan Badan Urusan Logistik.


Di pihak lain, BULOG mengklaim kerusakan beras miskin (miskin) akibat menyusutnya kualitas bangunan dan fasilitas Gudang BULOG di seluruh Indonesia. Direktur Utama BULOG Sutarto Alimoeso mencontohkan, dinding dari 1.500 gudang Bulog bahkan sudah keropos.


Hal ini diklaim Bulog menyebabkan beras raskin tak layak konsumsi. Bulog mengaku sudah berulang kali mengajukan anggaran perbaikan kepad pemerintah. Namun hingga saat ini pemerintah disebut tak pernah menanggapi pengajuan tersebut.


"Sebenarnya mestinya Pemerintah juga memperhatikan gudang-gudang BULOG ini. Kami mengajukan ke Pemerintah tapi tidak pernah diberikan. Ya paling tidak memindahkannya, atau memperbaiki yang sudah ada. Iya toh, kan gudang itu maki susut. Sengnya tidak bagus dan sebagainya. Makanya pemerintah juga harus memikirkan hal itu," ujar Sutarto di Jakarta.


Sutarto menambahkan, selama ini pemerintah hanya mewajibkan BULOG untuk mengurangi jumlah pecahan beras. Sedangkan beras yang menghitam dan berbau apek dinilai tidak masuk dalam penilaian beras buruk. Bulog bahkan enggan disalahkan jika beras tak layak konsumsi itu menjadi tanggung jawabnya. 


Pemerintah hingga saat ini sudah mengucurkan 75 persen dari total 2,79 juta ton raskin 2014. Saat penyaluran ditemukan kadar pecahan raskin tersebut mencapai 20 persen.


Editor: Pebriansyah Ariefana

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Presiden Didesak Keluarkan Perppu untuk Batalkan UU KPK

Cek Fakta Top 5 Hoax of The Week 14-20 September 2019

Bangun Sinergi Selamatkan Badak