Share This

OTT Jual Beli Perkara di PN Tangerang, MA Ancam Pecat

"Benar, panitera pengganti. Jenis kelaminnya perempuan. Saya sudah tanya pada ketuanya, dia sendiri waktu OTT sedang sidang. Cuma dia teriak-teriak saja yang ditangkap itu."

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 13 Mar 2018 06:38 WIB

OTT Jual Beli Perkara di PN Tangerang, MA Ancam Pecat

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menangkap seorang panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam operasi tangkap tangan, Senin(12/3). Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi mengonfirmasi kabar itu. Meski begitu, pihaknya belum mengetahui kasus apa yang tengah ditangani panitera tersebut.

"Benar, panitera pengganti. Jenis kelaminnya perempuan. Saya sudah tanya pada ketuanya, dia sendiri waktu OTT sedang sidang. Cuma dia teriak-teriak saja yang ditangkap itu. Kemudian langsung dibawa ke KPK," kata Suhadi saat dihubungi KBR, SeninĀ  (12/03).

MA tengah menunggu informasi lengkap dari KPK. Jika nantinya panitera tersebut ditetapkan sebagai tersangka, Suhadi menegaskan MA akan memecat orang tersebut.

Suhadi mengakui Mahkamah Agung merasa kecolongan dengan penangkapan itu. Pasalnya, penangkapan seorang panitera itu menambah panjang daftar korupsi dan suap di lingkungan peradilan. Padahal, menurut dia, MA sudah berupaya berbenah dan memberikan peringatan kepada anggotanya.

"Kita sudah upayakan. Regulasi, aturan yang melebihi institusi lain. Pimpinan MA juga sudah turun ke bawah untuk membina. Upaya yang lazim ditempuh sudah dilakukan, tapi ini masih terjadi. Padahal kita sudah warning, kalau sampai kejadian lagi tidak ada kata maaf."

Juru bicara MA Suhadi mengakui godaan di lingkungan peradilan memang sangat besar. Dalam banyak kasus, ujarnya, pihak yang tengah berperkara berupaya mendekati petugas pengadilan untuk mempengaruhi putusan. Salah satu posisi yang dianggap strategis selama ini adalah panitera pengganti.

Kemarin petang KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. KPK menangkap 7 orang terdiri dari hakim, panitera dan swasta. Selain itu KPK menyita sejumlah uang yang diduga sebagai bagian dariĀ  transaksi perkara perdata.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.