Share This

Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

"Jangan setengah-setengah. Itu bisa ciptakan disintegrasi bangsa. Kalau isu-isu seperti itu diteruskan, bisa perpecahan."

, BERITA , NASIONAL , QUOTE_OF_THE_DAY

Selasa, 06 Mar 2018 12:53 WIB

Polisi menangkap pengurus MCA. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta polisi mengejar kelompok penyebar berita palsu atau hoax di media sosial, Muslim Cyber Army, hingga tuntas. Jokowi mengatakan, peredaran hoax di media sosial bisa menimbulkan perpecahan antarkelompok masyarakat.

Menurut Jokowi, penangkapan MCA dan kelompok serupa bernama Saracen, tahun lalu, juga belum membuat debat antarkelompok atau peredaran fitnah di media sosial mereda.

"Saya kira polisi tahu ini pelanggaran hukum atau tidak. Kalau pelanggaran hukum, sudah saya perintahkan, entah itu Saracen, MCA, kejar selesaikan, tuntas. Jangan setengah-setengah. Itu bisa ciptakan disintegrasi bangsa. Kalau isu-isu seperti itu diteruskan, bisa perpecahan. Entah motifnya  ekonomi, entah politik, tidak boleh seperti itu. (Media sosial setelah penangkapan Saracen dan MCA sudah adem?) Tidak, masih hangat. Makanya ini harus selesaikan tuntas biar adem," kata Jokowi di Sirkuit Sentul, Selasa (06/03/2018).

Jokowi mengatakan, dia akan terus mendapat perkembangan mengenai pengusutan MCA dari Kapolri Tito Karnavian. Dia sudah meminta agar Polri bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bisa bekerja kompak untuk mengusutnya. Selain itu, kata Jokowi, Polri juga tetap harus memantau kelompok-kelompok lain yang juga menyebarkan hoaks di media sosial, baik untuk keperluan ekonomi atau politik.

Jokowi berujar, penyebaran hoax harus dikendalikan karena bisa mengganggu keamanan negara. Jokowi juga meyakini, Polri sangat mampu mengendalikan kelompok-kelompok penyebar hoax di internet tersebut. Meski begitu, Jokowi tetap meminta masyarakat berhati-hati dan tak mudah percaya pada hoaks.

Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri   Fadil Imran mengaku berupaya menangkap konseptor The Family MCA di Korea Selatan. Menurut dia, mengungkap kejahatan terorganisir butuh waktu lama.

"Dari serangkaian langkah penyelidikan yang kami lakukan, kelompok The Family MCA ini memang berbagi tugas. Jangan teman-teman bayangkan seperti organisasi terbuka. Namanya juga pabrik hoaks, kalau terbuka bukan hoaks namanya," terang Fadil Imran di Rupatama Mabes Polri Jakarta, Senin (5/3/18).

Oleh karena itu, Fadil mengaku tidak ingin menyampaikan secara terbuka target-target penangkapan yang ingin dicapai.

Menanggapi target penangkapan tersebut, Kasatgas Nusantara Gatot Eddy Pramono mengatakan tak akan tebang pilih. Sekali pun aktor intelektual di balik The Family MCA adalah tokoh politik.

"Polisi itu melakukan penegakan itu yang berkeadilan. Tidak berpihak kepada kepentingan apapun. Apakah kepentingan orang per orangan, kepentingan politik, ataukah kepentingan lainnya. Itulah yang kita namakan dengan penegakan hukum yang berkeadilan," terang Gatot.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengimbau kepolisian agar fokus terhadap tindak kriminal dalam mengusut aktor MCA. Menurutnya, kalau pengusutan dikaitkan dengan latar belakang SARA akan memicu konflik antarkelompok.

"MUI meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar dalam penanganan cyber crime ini fokus kepada kriminalnya. Tidak mengaitkan identitas pelakunya, apakah sukunya, rasnya, agamanya, golongannya. Karena apa? Dikhawatirkan ini menimbulkan ketersinggungan kelompok," ujar Zainut di Rupatama Mabes Polri Jakarta, Senin (5/3/18).

Zainut   meminta   kepolisian mengusut tuntas kejahatan cyber crime secara cepat, proporsional, profesional, adil, dan transparan. Kata dia, MUI   telah mengeluarkan Fatwa  Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan gibah atau membicarakan keburukan orang lain.

"Dan orang yang memfasilitasi dan penyandang dana, kegiatan tersebut juga diharamkan," kata Zainut.

Editor: Rony Sitanggang

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.