Jokowi Putuskan Pembangunan Gas Blok Masela di Darat

Presiden Joko Widodo memutuskan pembangunan kilang gas Masela, Maluku menggunakan skema pipanisasi di darat (onshore).

BERITA | NASIONAL

Rabu, 23 Mar 2016 15:57 WIB

Author

Eli Kamilah dan Wydia Angga

Jokowi Putuskan Pembangunan Gas Blok Masela di Darat

Presiden Jokowi berada di Pelabuhan Tanjung Priok mengecek dwelling time. Foto: KBR

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo memutuskan pembangunan kilang gas Blok Masela menggunakan skema pipanisasi di darat (onshore). Jokowi mengatakan, keputusan itu diambil melalui perhitungan dan masukan-masukan dari berbagai pihak.

Pertimbangan yang dipegang pemerintah, salah satunya, ingin ekonomi daerah dan nasional mendapatkan imbas dari pembangunan tersebut. Di mana, pembangunan proyek Masela diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah Maluku dan sekitarnya.

“Terkait dengan Blok Masela setelah melalui banyak pertimbangan, setelah melalui banyak sekali masukan-masukan dan input-input yang diberikan kepada saya. Juga ini adalah sebuah proyek jangka panjang, tidak hanya setahun dua tahun, tidak hanya sepuluh tahun, lima belas tahun, tapi proyek yang sangat panjang yang menyangkut ratusan triliun rupiah. Maka kita putuskan di darat,” kata Jokowi di Bandar Udara Supadio, Kalimantan Barat, Rabu, 23 Maret 2016.

Rencana pengembangan gas Blok Masela menuai polemik antarmenteri. Melalui akun Twitter-nya, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyindir pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang mengatakan ada upaya dari oknum tertentu untuk mengganti investor Blok Masela.

Sementara itu, pengamat energi, Marwan Batubara menyebut putusan Presiden Joko Widodo mengenai pembangunan kilang gas Masela di darat (on shore) adalah keputusan yang tepat. Meski seharusnya, kata Marwan, putusan itu bisa diambil tanpa didahului kisruh antar dua menteri yakni Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

"Tepatnya pertama dari sisi tekno ekonomi itu memang lebih murah meskipun perhitungan kontraktor dan SKK itu on shore lebih mahal. Nah di sini kita patut menduga adanya moral hazard, mereka menggelembungkan biaya on shore lalu mengempiskan biaya off shore supaya nanti pilihannya off shore, saya anggap itu perlu diselidiki kok sampai nekat begitu,"  ungkap Marwan kepada KBR (24/3/2016).

"Tapi intinya secara tekno ekonomi on shore itu lebih murah sehingga nanti potensin pendapatan negara menjadi lebih besar," tambahnya.

Marwan juga menyebut manfaat lain dari proyek gas Masela on shore ini adalah lebih besarnya Tingkat Komponen Dalam Negeri yakni mencapai 12 persen jika dibanding pembangunan secara terapung atau off shore di mana TKDN hanya sebesar lima persen.

Sementara untuk meminimalkan gesekan sosial ekonomi masyarakat lokal yang mungkin terjadi, ia mengingatkan agar pembangunan kilang gas Masela di darat ini tidak meniru kasus kilang-kilang gas di beberapa daerah yang lupa merencanakan pembangunan wilayah sekitar.

"Supaya tidak mengulang kasus lama apakah itu di Aceh, Bontang, Arun, Tangguh, dan Donggi Senoro ini daerah penghasil gas di Indonesia, nah itu semua awalnya kan tidak merencanakan pengembangan wilayah. Kalau Tangguh memang ada tapi tidak dibuat perencanaannya dari awal. Untuk yang ke depan, pengembangan lapangan harus juga ikut dikaji pengembangan wilayahnya. Harus paralel, dari sekarang harus disusun," katanya.

Marwan menambahkan, untuk saham daerah atas Masela sebaiknya dikelola oleh BUMD dan BUMD dalam bentuk konsorsium, bukan dikelola oleh swasta agar daerah mendapat banyak manfaat lebih. Selain itu ia inginkan supaya gas yang dihasillan Masela dapat memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor dengan catatan adanya perencanaan untuk peningkatan konsumsi dalam negeri.

"Karena sekarang banyak kargo LNG dari Donggi maupun dari Tangguh tidak terserap dalam negeri karena penerimanya tidak ada. Atau kalau itu nanti mau dipakai suatu daerah itu belum siap dan konsumen belum ada. Jadi memang ini harus terintegrasi. Kalau dipaksa dipakai di domestik tapi kita tak ciptakan pasarnya ya itu omong kosong," pungkas Marwan.



Editor: Quinawaty Pasaribu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Masyarakat Sipil Tolak Rencana Presiden Menghidupkan Jabatan Wakil Panglima TNI