HEADLINE

Ini Alasan Pemerintah Kurangi Jumlah PNS

Ini Alasan Pemerintah Kurangi Jumlah PNS

KBR, Jakarta- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai 3,5 juta pada 2019. Juru bicara Kemenpan RB Herman Suryatman mengatakan, angka tersebut dihasilkan dari perhitungan rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah PNS yang idealnya 1,5 persen.

Kata dia, jumlah PNS saat ini yakni 4,5 juta dengan rasio 1,7 persen dinilai masih belum ideal dan bakal membebani belanja fiskal negara maupun daerah.

"2019 akhir kabinet kerja, struktur APBN/D lebih baik lagi. belanja APBN/D bisa dimaksimalkan untuk belanja pelayanan publik. salah satu tools-nya rasionalisasi PNS. 250 juta, di kisaran 3,5 juta, sekarang 4,5 juta." Ungkap Juru bicara Kemenpan RB Herman Suryatman, Kamis (10/03).


Herman Suryatman menambahkan, Kementerian PAN RB sampai saat ini masih melakukan kajian dan analisis mendalam tentang kebijakan rasionalisasi tersebut. Kata dia, kebijakan ini ditargetkan bakal diluncurkan tahun depan.


"Skema ini sedang digodok, diluncurkan 2017. Pada 2019 kita akan punya smart ASN (Aparatur Sipil Negara), birokrasi kita bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dengan pelayanan publik yang berkualitas," kata Herman.


Kementerian, lanjut Herman, bakal melakukan pemetaan terhadap 4,5 juta PNS di daerah dan di pusat. Kata dia, pemetaan berisi klasifikasi PNS berdasarkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki. PNS yang dinilai tidak kompeten dan tidak memiliki kualifikasi yang baik  akan diberikan pensiun dini.


"Aparatur Sipil Negara (ASN) ini akan kita rasionalisasi. Kita dorong pensiun dini, dengan skema yang menjamin kesejahteraan yang bersangkutan," jelasnya.


Upaya KemenPANRB ini dimaksudkan agar anggaran negara dan daerah tidak dihabiskan hanya untuk belanja pegawai. Menurut Herman, belanja pegawai di APBN ditargetkan turun menjadi 28 persen dari besaran sekarang yang mencapai 33 persen. Kondisi lebih buruk banyak terjadi di daerah.


"Di daerah, rata-rata belanja aparaturnya itu 61 persen. Berarti kan struktur APBD pada umumnya kurang sehat, harus ada efisiensi, rasionalisasi pegawai," pungkas Herman. 


Editor: Rony Sitanggang

  • pns
  • rasionalisasi pns
  • Juru bicara Kemenpan RB Herman Suryatman
  • APBN

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!