HEADLINE

DPR: Jangan Bebankan Dana Ketahanan Energi ke Pemakai

"Baru bisa dibebankan ke pemakai setelah Pemerintah terapkan pajak energi. "

KBR, Jakarta - Kementerian ESDM berencana mencabut subsidi solar per 1 April. Dana dari subsidi akan dialihkan ke Dana Ketahanan Energi. 

Anggota Komisi Energi DPR RI, Kurtubi, menilai langkah ini keliru. Kata dia, belum tepat waktunya jika pungutan Dana Ketahanan Energi dibebankan pada pengguna Bahan Bakar Minyak(BBM).

"Dana Ketahanan Energi itu kurang tepat dibebankan buat sektor hilir, pemakai BBM. Itu baru bisa dilakukan apabila Pemerintah sudah menerapkan pajak energi," kata dia saat dihubungi via telefon, Senin (15/03/2016).

Menurut Kurtubi, pencabutan subsidi tidak akan berpengaruh pada harga solar di pasaran. Meski begitu ia mengingatkan Pemerintah untuk mengantisipasi kepanikan yang mungkin terjadi. Pengemudi angkutan dan nelayan perlu diyakinkan bahwa harga solar tidak akan berubah. Sebab, harga di pasaran selama ini sudah cukup menutup harga pokok solar.

"Sebenarnya harga jual sekarang sudah tidak disubsidi. Dalam arti, harga jual sekarang sudah mengcover harga pokok. Memang, BBM kita dibebani berbagai pungutan."

Kurtubi melihat harusnya Pemerintah mengutamakan perbaikan kualitas transportasi publik. Sehingga, masyarakat didorong untuk menggunakan transportasi publik. Setelah  itu barulah DKE bisa dibebankan pada sektor hilir.

Kementerian ESDM akan mencabut subsisi solar mulai 1 April. Jika dicabut, dana APBN sebesar 16 miliar yang diangggarkan untuk subsidi akan disuntikkan ke Dana Ketahanan Energi. Dana ini akan digunakan untuk mensubsidi ketika negara dalam kondisi krisis energi dan pengembangan energi terbarukan. 

• dana ketahanan energi