Buntut Rusuh Demo Sopir, Kepolisian Tangkap 83 Orang

""Oleh karena itu, kita menyampaikan kepada Taxi Blue Bird, Express, Grab, Gojek atau yang lain untuk menahan diri.""

KBR, Jakarta- Kementerian Koordinator bidang  Politik Hukum dan Keamanan mengancam menindak tegas   aksi kekerasan dan pengrusakan  dalam aksi unjuk rasa pengemudi angkutan darat. Menurut Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, aparat keamanan sudah mengambil tindakan tegas dengan melakukan penangkapan 83 orang yang diduga melakukan kekerasan dan aksi sweeping.

Kata Luhut, aparat keamanan akan bertindak tegas kepada kelompok-kelompok yang membuat kegaduhan,

"Oleh karena itu, kita menyampaikan kepada Taxi Blue Bird, Express, Grab, Gojek atau yang lain untuk menahan diri. Untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti tadi melakukan sweeping, karena kami akan dan sudah mengambil tindakan tegas," jelasnya.

Luhut menambahkan, terkait dengan tuntutan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) yang meminta agar jasa tranportasi berbasis aplikasi online dihentikan masih akan dikaji lagi. Kata dia, Kemenkominfo dan Kementerian Perhubungan akan bertemu dalam waktu dekat untuk mensinkronkan masalah ini dengan aturan yang terkait transportasi darat.

"Tetapi dalam UU angkutan itu tidak terbayangkan juga bahwa ada ojek online seperti sekarang ini. Karena yang diatur dalam UU tahun 2009 itu hanya roda empat dan roda tiga. Nanti, Pak Rudi akan bertemu dengan pak Jonan untuk membicarakan masalah ini. Kita juga siap mengawal ini," tambahnya.

Kesetaraan Izin

Perusahaan jasa transportasi Blue Bird meminta ada kesetaraan perizinan dan kompensasi terkait maraknya bisnis transportasi online. Menurut Direktur Blue Bird Adrianto Djokosoetono , pemerintah harus menerapkan aturan yang sama kepada seluruh perusahaan transportasi. Mulai dari pengadaan pool hingga uji KIR.

Kata dia, hal itu diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna transportasi.

"Blue Bird sendiri tidak menuntut apa- apa dari pemerintah. Hanya memang karena kami tunduk terhadap aturan kami berharap ada kesetaraan. Karena sebagai angkutan umum resmi ada persyaratan-persyaratan.Tidak hanya soal perizinan yang diatur dalam perundangan atau peraturan menteri untuk menjamin keselamatan dan kesetaraan untuk para penggunanya," jelas Andre.

Andre menambahkan, pihaknya akan mengajukan usulan-usulan ini ke dalam forum Organda sebagai wadah organisasi perusahaan jasa transportasi. Kata dia, pemerintah sebagai regulator harus menerapkan aturan.

"Kita akan bawa usulan ini ke Organda. Untuk urusan KIR, pajak dan lainnya. Itu kewenangan pemerintah. Sehingga bukan hanya KIR melalui uji namun juga pool untuk perawatan kendaraan dalam menjaga keselamatan tamunya dan juga tarif yang disesuaikan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan kebutuhannya, " tambahnya. 

Sanksi

Manajemen PT Blue Bird Tbk akan menindak tegas pengemudi yang melakukan aksi demontrasi dan melakukan pengerusakan. Menurut Presiden Direktur PT Blue Bird Tbk Noni Poernomo, mengklaim sedari awal tidak mendukung aksi demontrasi  pengemudinya yang masuk dalam paguyuban pengemudi angkutan darat [PPAD].

Kata Noni pihaknya akan melakukan investigasi untuk menyelidiki sopir-sopir Blue Bird yang melakukan aksi demontrasi dan melakukan aksi pengerusakan.

"Kita akan menindak tegas supir-supir kita yang melakukan aksi demonstrasi anarkis.Kita dari hari Minggu sudah menyatakan tidak mendukung aksi tersebut dan para supirnya diminta untuk tidak berdemo," katanya.

Noni menambahkan, bagi pengemudi yang menjadi korban pengerusakan dan kekerasan dari pengemudi armada lain yang melakukan aksi demonstrasi akan dibebaskan biaya klaim kerusakan dan ditanggung biaya kesehatannya.

"Kita akan bebaskan biaya klaim bagi pengemudi yang menjadi korban. Namun bagi yang lain dan terlibat dalam aksi demontsrasi tidak akan dibebaskan dari biaya operasional," tambahnya.

Sebelumnya, dalam aksi demontrasi Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat di Jakarta, beberapa orang terluka dan kendaraan armada milik Blue Bird dan Ekspress Taxi mengalami kerusakan.

Editor: Rony Sitanggang

• demo supir taksi
• Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan
• Direktur Blue Bird Adrianto Djokosoetono
• Presiden Direktur PT Blue Bird Tbk Noni Poernomo