75 Persen Sungai Tercemar, UU Perlindungan Lingkungan Belum Diimplementasikan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat, 75 persen dari 400-an titik sampel di 52 sungai seluruh Provinsi Indonesia tercemar berat.

BERITA

Kamis, 28 Mar 2013 15:03 WIB

Author

Doddy Rosadi

75 Persen Sungai Tercemar, UU Perlindungan Lingkungan Belum Diimplementasikan

sungai, tercemar, WALHI

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat, 75 persen dari 400-an titik sampel di 52 sungai seluruh Provinsi Indonesia tercemar berat. Sungai yang tercemar paling banyak disebabkan oleh limbah domestik. Terutama yang berada  di Pulau Jawa, yakni Sungai Ciliwung di Jakarta dan Sungai Citarum di Jawa Barat. Kenapa mayoritas sungai di Indonesia tercemar? Simak perbincangan KBR68H dengan Juru bicara LSM Lingkungan Walhi Nasional Chalisa Walid dalam program Sarapan Pagi

Sekitar 75 persen sungai dinyatakan tercemar berat dan limbah rumah tangga yang paling besar, catatannya sama ya?

Pertama soal angka menurut kami agak manipulatif. Dalam arti selalu kategorinya rumah tangga tinggi, katakanlah kalau dicek lagi buangan dari rumah tangga sebenarnya berasal dari produk-produk industri apakah plastik, deterjen. Padahal kalau kita cek ini hasil dari industri, maksudnya angka-angka ini harus clear.

Jangan sampai menyalahkan rumah tangga saja begitu?

Betul. Karena yang paling pokok juga soal penegakan hukum terhadap industri-industri yang menghasilkan limbah, terutama limbah beracun.
 
Kalau begitu apa yang harus dilakukan sekarang ? apakah harus ada kebijakan yang dibuat untuk industri-industri yang menghasilkan limbah yang dipakai rumah tangga?

Pastinya begitu. Setidaknya mengimplementasikan Undang-undang Perlindungan Lingkungan itu yang belum jalan, sampai hari ini PP baru satu. Kemudian upaya perbaikan DAS itu tidak bisa hanya diserahkan pada misalnya baik KLH, PU atau lainnya. Tapi juga bagaimana penegakan hukumnya juga jalan, itu yang menurut kami selama pendekatannya parsial dalam melihat suatu krisis. Ini yang kalau saja memang sudah bisa jalan saya kira ini menjadi unsur paling kuat untuk bisa melakukan tindakan hukum terhadap para pencemar DAS.

Apa ini tidak disebabkan karena turunan Undang-undang itu misalnya PP atau Perda yang tidak mendukung Undang-undang itu?

Sampai hari ini PP baru satu yang dikeluarkan KLH, turunan dari Undang-undang No. 32 itu. Di wilayah juga begitu, izin-izin terhadap industri karena otonomi daerah menjadi otoritasnya. Ini tidak bisa diserahkan hanya tanggung jawabnya kepada pemerintah pusat di tengah desentralisasi, otonomi daerah. Namun KLH bisa memimpin proses ini, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Selain koordinasi kira-kira langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah yang tidak pernah dimaksimalkan?

Pertama sebenarnya kalau terkait dengan penyelamatan atau pemulihan kawasan sungai yang sudah kritis itu angkanya sudah lama, terakhir dikeluarkan tahun 2012 sudah tercemar. Misalnya sejak tahun 2010 kita sudah bilang 64 DAS kritis di antara 470 DAS di Indonesia, terbesar di Jawa. Kemudian tetap saja industri tidak ada upaya pemulihan, pemulihan yang kita maksud tidak hanya bersifat teknis.

Ada salah satu daerah di Surabaya misalnya sekarang rumah itu menghadap ke sungai, diharapkan orang tidak membuang sampah ke sungai. Apakah hal-hal seperti ini bisa diterapkan sembari penegakan hukum terhadap industri yang mencemari lingkungan berjalan?

Itu memang bagian dari membangun budaya cinta lingkungan hidup dan itu dibangun berdasarkan kesadaran kritis dari komunitas, bukan base on project. Kemudian itu bagian yang tidak bisa dipisahkan karena pendidikan kepada publik untuk kesadarannya tidak akan berarti banyak, kebijakan dalam mengeluarkan izin-izin bagi industri. Kemudian bagaimana upaya pemerintah sebenarnya menurunkan tingkat pencemaran, normalisasi sungai itu juga selama ini masih setengah hati dilakukan bahkan tidak maksimal. Karena mungkin base on project, kalau sudah musim hujan baru dilakukan perbaikan-perbaikan. Ini harus terintegrasi, kalau yang dilakukan komunitas sudah banyak tinggal bagaimana pemerintah mendorong inisiatif komunitas untuk menyelamatkan sungai itu dengan kebijakannya yang tidak menghancurkan inisiatif komunitas.

Anda melihat sejauh mana pemerintah menindak para pengusaha yang tidak punya fasilitas semacam ini?

Selalu dilakukan pembiaran. Data pemerintah pernah dikeluarkan, justru yang melakukan pengolahan limbah secara baik hanya 5 persen. Ini mengkhawatirkan, kalau angka itu perusahaan atau industri yang mengolah limbah sendiri bagaimana kita memastikan upaya pemulihan DAS. Ini yang menurut saya menjadi penting untuk segera memaksa industri untuk membuat instalasi pengolahan limbah, kalau tidak ya ditutup saja karena itu bagian dari syarat-syarat untuk membangun industri. Karena selama ini banyak yang ke sungai dan laut, itu yang banyak berkontribusi pada pencemaran wilayah pesisir.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Pascapenggerebekan, Mahasiswa Papua di Surabaya Trauma