BERITA

Kadin: Kebijakan Pembatasan Impor dari Tiongkok Terlalu Berlebihan

""Aturan dari WHO, itu yang memang dicegah adalah soal orang, manusia. Jadi protokoler yang sudah disiapkan oleh WHO itulah yang semestinya kita pakai.""

KBR, Jakarta - Langkah pemerintah membatasi sementara impor komoditas dari Tiongkok menuai kritik dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Ketua Komite Tetap Industri Pengolahan Makanan dan Protein KADIN Thomas Dharmawan menyebut, pembatasan sementara impor karena takut wabah virus corona Novel merupakan keputusan berlebihan.

Thomas mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam mengambil keputusan, jangan sampai hubungan baik Indonesia-Tiongkok rusak karena hal ini.

"Secara resmi kita belum mengadakan pertemuan. Tetapi memang pemerintah terlalu berlebihan dalam hal pelarangan impor. Bagaimanapun juga virus ini kan nggak akan nyebar lewat barang. Jadi, hari ini juga kelihatannya Duta Besar China di Indonesia itu juga protes, jangan terlalu berlebihan over reaksinya. Sebab itu akan membuat hubungannya yang sudah baik ini jadi dirusak," kata Thomas ketika dihubungi KBR, Selasa (4/2/2020).

Thomas menambahkan jangan sampai keputusan membatasi impor dari Tiongkok memengaruhi penjualan komoditas ekspor dari Indonesia.

"Kalau sampai dilarang, kemudian perdagangan ini menjadi rusak. Nanti akan menjadi saling balas membalas. Dari ekspor kita kelapa sawit, kakao, kopi dan lain-lain akan terganggu juga. Kita harus hati-hati dalam aturan soal ini. Aturan dari WHO, itu yang memang dicegah adalah soal orang, manusia. Jadi protokoler yang sudah disiapkan oleh WHO itulah yang semestinya kita pakai," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan akan menunda pengiriman semua produk pertanian yang diimpor dari Tiongkok.

Kementerian Pertanian memutuskan untuk menghentikan sementara arus pergerakan perdagangan sayuran, hewan, dan buah-buahan dari Cina, guna mencegah masuknya wabah Novel Coronavirus ke Indonesia.

Editor: Agus Luqman 

• virus corona
• corona novel
• KADIN
• impor pangan
• Presiden Jokowi
• Tiongkok
• kesehatan