Mubazir, Dana Saksi untuk Parpol

Ray Rangkuti (LIMA):

BERITA

Sabtu, 08 Feb 2014 00:44 WIB

Author

Gun Gun Gunawan

Mubazir, Dana Saksi untuk Parpol

Bawaslu, dana saksi parpol

KBR68H, Jakarta  - Anggaran Rp 700 miliar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk biayai honor saksi parpol di Tempat Pemungutan Suara masih menimbulkan polemik. Banyak yang menilai dana itu melanggar aturan dan tak punya dasar hukum. Sebab Undang-undang Pemilu menyebutkan, bantuan APBN hanya boleh dipakai untuk memberikan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Siapa pengusul dana itu pun tak jelas betul karena Pemerintah, KPU dan Bawaslu justru saling menyalahkan. 


Dalam program Pilar Demokrasi (3/2) yang disiarkan KBR68H, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai negara tak perlu mengeluarkan uang untuk membayar saksi parpol di TPS. Alasannya, kata dia, jika dibayar negara maka statusnya tak lagi saksi parpol, melainkan penyelenggara Pemilu. “Kalau dibayar uang negara berarti pertanggungjawabannya bukan lagi ke parpol,” kata Ray.


Beberapa hari lalu, LIMA dan sejumlah LSM lainnya mengadukan keberatan mereka akan dana saksi parpol kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ray beralasan, kucuran duit itu patut diawasi supaya tidak dikorup. “Menurut KPK, dana ini memang berpotensi menyalahi aturan karena tidak pernah dicantumkan dalam DIPA anggaran,” imbuh Ray.


Sementara itu anggota Bawaslu Daniel Zuhron mengaku lembaganya belum punya sikap pasti atas dana tersebut. Kata dia, pada prinsipnya Bawaslu memang butuh mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dalam jumlah yang banyak. Dia mengatakan, Bawaslu kekurangan tenaga untuk awasi Pemilu. “Sejak 2003 kita ajukan penambahan mitra PPL ke DPR dan pemerintah,” kata Daniel.


Daniel menambahkan, kebutuhan akan PPL sangat mendesak karena besarnya potensi kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun demikian secara pribadi dia menganggap pembiayaan saksi parpol oleh negara akan berat dilakukan, terutama dari aspek pengawasan dan pertanggungjawabannya. 


Namun demikian, menurut Daniel, pemberian dana saksi parpol bisa dilihat sebagai salah satu bentuk itikad baik dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pemilu, terutama dari sisi pengawasan. Selain itu, kata dia, hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi saksi dalam mengawasi jalannya Pemilu.


Tapi Ray tak setuju. Kata dia, partisipasi bukan berarti harus dibayar. “Kalau namanya partisipasi tanpa dibayarpun harusnya mau,” imbuhnya. 


Selain itu, kata dia, ini jadi ujian bagi partai politik. “Seharusnya parpol bisa menggerakkan kadernya menjadi saksi. Kalau tidak bisa, bagaimana mereka bisa menggerakkan masyarakat nanti,”pungkasnya. 


Ray juga menganggap duit sebesar Rp 700 miliar mubazir bila disalurkan untuk saksi parpol. “Kalau dibayar berarti saksi parpol berubah status jadi saksi pemerintah. Dengan begitu akan ada sekitar 14 saksi pemerintah di satu TPS. Itu mubazir,” tegasnya. Menurut dia, banyak parpol yang punya dana besar dari para pemimpinnya. Terlebih dia menilai beberapa parpol punya banyak dana dari para pemimpinnya. 


“Beberapa pasangan capres sangat kaya bahkan bisa tampil di sinetron. Masa bayar saksi saja tidak mampu?” 


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Pandemi dan Kesejahteraan Jurnalis dalam Krisis

Kabar Baru Jam 8

Seperti Apa Tren Wisata 2021?

Kabar Baru Jam 10