Ini Daftar Pejabat yang Digaji Tinggi tapi Korupsi

"Meski sudah digaji sampai ratusan juta per bulan, nyatanya masih ada saja pejabat yang menyerah pada godaan korupsi."

KBR- Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyatakan bahwa rendahnya gaji pejabat berpotensi memicu korupsi. Itu disampaikannya saat debat perdana capres-cawapres pada pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (17/01/2019). Pernyataan itu keluar pada segmen tentang korupsi, yang menjadi salah satu tema debat, selain hukum, HAM, dan terorisme. 

Sayangnya asumsi itu punya banyak bantahan. Berikut adalah daftar nama para pejabat yang bergaji tinggi namun terbukti korup.

Setya Novanto

Setya Novanto adalah politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar). Sejak 1999 ia sudah masuk ke gedung parlemen sebagai anggota DPR, dan pada 2014 terpilih menjadi Ketua DPR RI.

Memasuki 2018, Setya Novanto terbukti bersalah dalam korupsi pengadaan KTP Elektronik yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Ia lantas dikenai hukuman kurungan selama 15 tahun dan dengan Rp500 juta.

Berapa gajinya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok yang diterima Setya Novanto sebagai Ketua DPR sebesar Rp5 juta, plus tunjangan jabatan Rp18 juta, tunjangan kehormatan Rp6,6 juta, dan tunjangan-tunjangan lain sebesar Rp21,6 juta.

Kalau ditotal, selama masa jabatannya Setya Novanto menerima sekitar Rp60 juta tiap bulan plus rumah jabatan, mobil, pengawalan, fasilitas kredit, honor sidang, dan lain sebagainya.

Akil Mochtar

Akil Mochtar terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2013. Belum genap setahun menjabat, ia lantas diberhentikan karena menjadi tersangka dalam kasus suap sengketa Pilkada Banten.

Padahal, kalau melihat gajinya Akil Mochtar bisa mendapat ratusan juta setiap bulan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2014, gaji ketua MK telah ditetapkan sebesar Rp121 juta per bulan. Selain itu, ketua MK juga mendapatkan fasilitas penunjang lain seperti rumah dinas, ajudan, hingga kendaraan.

Saat ini Akil Mochtar tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyakatan (LP) Sukamiskin, Bandung,Jawa Barat.

Patrialis Akbar

Patrialis Akbar adalah hakim konstitusi periode 2013 -2017. Namun di akhir periode jabatannya, Patrialis dipidana karena terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging untuk memenangkan uji materi UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Apakah gaji Patrialis kecil? Tentu tidak. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2014 seorang hakim konstitusi berhak menerima gaji pokok Rp4,2 juta, plus tunjangan jabatan yang mencapai Rp73 juta per bulan. Untuk setiap penanganan perkara, hakim MK juga berhak mendapat uang tambahan sebanyak Rp5 juta.

Irman Gusman

Irman Gusman sudah masuk ke pemerintahan sejak 1999. Saat itu ia masuk sebagai anggota MPR dan dikenal sebagai penggagas lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Bertahun-tahun kemudian ia lantas terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2014 – 2016.

Sebagai Ketua DPD RI, Irman Gusman memperoleh gaji sekira Rp62 juta per bulan. Namun, pada 2016 Irman tertangkap tangan menerima uang suap terkait pengurusan kuota gula impor. Irman kemudian dihukum 4,5 tahun penjara di LP Sukamiskin.

Andi Mallarangeng dan Suryadharma Ali

Andi Mallarangeng adalah Menteri Pemuda dan Olah Raga di era Presiden SBY. Sedangkan Suryadharma Ali menjadi Menteri Agama di era yang sama.

Sebagai Menteri, keduanya diberikan gaji sekitar Rp18 juta per bulan, di luar berbagai tunjangan jabatan. Namun dalam masa jabatannya, Andi Mallarangeng tertangkap korupsi dalam proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang. Sedangkan Suryadharma Ali tertangkap korupsi dana haji.

Gaji Tinggi Bukan Jaminan Kebal Korupsi

Selain nama-nama di atas, masih banyak lagi daftar pejabat berpenghasilan besar yang terjerat kasus korupsi seperti Sudiwardono (Ketua Pengadilan Tinggi), Handang Soekarno (pejabat pajak), Zumi Zola (Gubernur Jambi), Nur Alam Sutera (Gubernur Sulawesi Utara), dan lain-lainnya.

Meski para pejabat itu digaji sampai puluhan juta per bulan, nyatanya mereka tak kebal terhadap godaan korupsi.

(Dari berbagai sumber)

• korupsi
• pejabat
• debat capres
• Pilpres 2019
• KPU