Share This

Merawat Keberagaman di Tahun Pilkada

Meski ada perbedaan pandangan politik, kita tetap harus bersatu dan bersaudara.

RUANG PUBLIK

Rabu, 10 Jan 2018 17:13 WIB

Merawat Keberagaman di Tahun Pilkada

Presiden Joko Widodo melalui akun Twitter miliknya mengingatkan, menjelang pilkada serentak di 171 daerah, meski ada perbedaan pandangan politik, kita tetap harus bersatu dan bersaudara. Salah satu tantangan dalam pesta demokrasi yang saat ini mengemuka adalah menguatkan politik  identitas yang disokong penggunaan media sosial. Terlebih kalau kita melihat pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Ini bisa berisiko menjadi sumber kerawanan dan mengancam semangat merawat keberagaman yang sedang ingin dikuatkan kembali.  Untuk membahas soal ini lebih dalam, simak Ruang Publik KBR menghadirkan narasumber Yudi Latif  selaku Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila dengan tema Merawat Keberagaman di Tahun Pilkada,  pada Kamis, 11 Januari 2018 pukul 09.00 WIB di radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, bagi yang berada di Jakarta dengarkan di 89.2 FM Power Radio. Live streaming melalui Fan page Facebook  Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id atau melalui aplikasi android dan IOS search KBR Radio. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalu telp bebas pulsa di nomor 0800 140 3131. Pertanyaan juga bisa diajukan melalui pesan singkat, whatsapp di 08121188181 atau mention ke akun twitter @halokbr. 


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.