Bagikan:

KKP Akan Angkat Tiga Kapal Harta Karun Tahun Ini

"Kami ada rencana untuk angkat sendiri BMKT di tiga lokasi itu, yakni di Pulau Kelarik, Pulau Belitung, dan Pulau Selayar,"

BERITA | NASIONAL

Jumat, 06 Jan 2017 21:02 WIB

Author

Dian Kurniati

KKP Akan Angkat Tiga Kapal Harta Karun Tahun Ini

Ilustrasi: Seorang anggota Satpol PP mengamati keramik berusia 800 tahun yang berasal dari zaman Dinasti Song ditemukan di Desa Sepempang, Natuna oleh Tim Arkeologi Nasional. (Foot: Antara)


KBR, Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengangkat tiga barang muatan kapal tenggelam (BMKT) yang kini masih berada di dasar laut. Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Nasfri Adisyahmeta Yusar mengatakan, di lautan Indonesia terdapat sekitar 322 titik BMKT.

Kata dia, pengangkatan BMKT oleh pemerintah  untuk menghindari pengangkatan secara ilegal oleh masyarakat.

"Potensi, titik BMKT itu ada sekitar 640 titik. Tetapi yang sudah dinyatakan berpotensi, hanya sekitar 322. Di tahun 2017 ini, kami ada rencana untuk angkat sendiri BMKT di tiga lokasi itu, yakni di Pulau Kelarik, Pulau Belitung, dan Pulau Selayar," kata Nasfri di kantornya, Jumat (06/01/17).

Nasfri mengatakan, mengangkat BMKT bukan berkara mudah. Kata dia, selain mahal, pengangkatan BMKT juga memerlukan proses panjang karena obyeknya berada di dasar laut. Nasfri berkata, KKP merupakan ketua panitia nasional yang mengurus pengangkatan BMKT. Kata dia, proses itu masih menunggu izin lokasi dan izin pengkatan, yang saat ini masih dibahas di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP.

Adapun Kepala Bidang Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan KKP Halid Yusuf mengatakan, dibutuhkan biaya sekitar  4,5 sampai USD 6,5 juta untuk menyurvei lokasi BMKT dan mengangkatnya. Biaya yang mahal itu juga mencakup merekrut arkeolog dan menyewa kapal untuk mengangkutnya dari laut ke daratan. Meski begitu, kata dia, pemerintah dapat menjalankan program pengangkatan BMKT itu dengan biaya lebih murah, sesuai dengan anggaran yang memang terbatas.

Sebelumnya, pemerintah telah menutup arus investasi di sektor pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT). Alasannya, selama ini kerja sama eksplorasi dengan asing untuk mengangkat BMKT dari laut tidak menguntungkan dan hanya merugikan Indonesia. Saat itu, pemerintah menyatakan moratorium tidaklah cukup, sehingga diperlukan revisi daftar negatif investasi agar asing 100 persen tidak diizinkan masuk di sektor itu.

Pengawasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal memperketat pengawasan terhadap pencurian harta karun berupa barang muatan kapal tenggelam (BMKT). Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan, praktik pengangkatan BMKT secara ilegal marak terjadi, terutama di perairan Natuna. Kata dia, tahun ini KKP bakal memasang identitas secara elektronik di BMKT tersebut untuk mencegah pencurian.

"Sekarang kami mau data ulang, karena dalam praktiknya, meski ada moratorium tidak boleh ada pengangkatan, tetapi tetep ada upaya pencurian secara ilegal. Itu yang harus dicegah. Sekarang kami juga mencoba membuat pendeteksian, termasuk cara menjaga supaya daerah itu tidak dijarah lagi. Beberapa daerah itu, Natuna, Anambas, dan sekitarnya," kata Sjarief di kantornya, Jumat (06/01/17).

Sjarief mengatakan, di perairan Indonesia banyak ditemukan BMKT, yang umurnya ratusan tahun, misalnya kapal dari Dinasti Ming. Kata dia, setidaknya ada 640 titik berpotensi terdapat BMKT. Meski begitu, titik yang terkonfirmasi terdapat BMKT, hanya separuhnya. Kata dia, di titik-titik itulah kerap terjadi penjarahan, pasca-moratorium pengangkatan BMKT oleh pemerintah.

Sjarief mengatakan, saat ini pemerintah mulai membuat pendeteksian BMKT, agar kapal itu tak dijarah lagi. Beberapa wilayah yang banyak terdapat BMKT misalnya di Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, pantai utara Jawa, dan pantai timur Sumatra.

Sjarief berujar, hal pertama yang KKP kerjakan adalah memetakan lokasi BMKT di seluruh perairan Indonesia. Pasalnya, beberapa BMKT tidak diketahui persis lokasinya. Adapun setelahnya, KKP akan memberikan identifikasi dari lokasi tersebut secara elektronik, sehingga apabila terjadi penjarahan, akan ada sinyal yang diterima KKP.


Editor: Rony Sitanggang
 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Tergoda Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 11

Most Popular / Trending