Kementerian LHK Mengeluh Anggaran Kecil, DPR: 'Presiden Kan Alumnus Kehutanan'

"Anggaran untuk KLHK selama lima tahun terakhir hanya dijatah 0,8 sampai 1,2 persen APBN. Tahun 2016, KLHK mendapat Rp6,1 triliun. Artinya, biaya menjaga tiap hektar hutan di Indonesia hanya Rp40 ribu."

KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan bisa mendapat anggaran dua hingga tiga persen dari APBN dalam lima tahun mendatang. Angka ini tiga kali lipat dari anggaran saat ini yang tidak mencapai satu persen.

Kepala Biro Perencanaan KLHK Helmi Basalamah mengatakan selama ini 60 persen anggaran KLHK habis hanya untuk operasional dan gaji pegawai. Sementara uang untuk program hanya tersisa sekitar 30 persen saja. Helmi mengatakan perlu penambahan anggaran agar kementeriannya bisa menggelar lebih banyak program yang efektif.

"Mimpi kita untuk bisa tercapai dalam lima tahun ini, kami menargetkan anggaran 2-3 persen dari APBN," kata Helmi Basalamah di Jakarta, Kamis (7/1/2016).

"Angka itu untuk lima tahun ini saja, untuk melangkah di tahun-tahun ke depan," ujarnya.

Lembaga Indonesia Budget Watch (IBW) mencatat anggaran untuk KLHK selama lima tahun terakhir hanya dijatah 0,8 sampai 1,2 persen APBN. Tahun 2016, KLHK mendapat Rp6,1 triliun. Artinya, setiap hektar hutan di Indonesia dijaga dengan biaya hanya Rp40 ribu saja. Padahal Indonesia punya banyak masalah kehutanan seperti kebakaran lahan gambut, pembalakan liar dan penegakkan hukum.

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu jauh di bawah Kementerian Pertanian yang mencapai Rp30 triliun atau Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencapai Rp15 triliun.

Sementara itu, anggota Komisi Kehutanan DPR, Viva Yoga bakal mendorong Presiden Joko Widodo menambah anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tersebut bisa dilakukan saat mengajukan APBN-P Februari mendatang.

Viva mengatakan Indonesia memiliki sejumlah masalah kehutanan yang serius. Terutama kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun.

Kata dia, seharusnya Joko Widodo memprioritaskan bidang kehutanan karena pernah kuliah kehutanan.

"Apalagi bapak presiden alumnus fakultas kehutanan UGM," ujar Viva di Jakarta, Kamis (7/1/2016).

"Program Nawacita-nya adalah membangun hutan yang lestari, membangun ekosistem yang baik, bersih, dan memberikan manfaat. Tetapi di politik anggarannya tidak tercermin," ungkapnya.

Anggota Komisi Kehutanan DPR, Viva Yoga mengatakan komisinya bakal menunggu usulan pemerintah untuk menaikkan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup. Viva siap mendukung meloloskan usulan tersebut ketika masuk Parlemen.

Dalam lima tahun terakhir, KLHK hanya dijatah 0,8 sampai 1,2 persen uang dari APBN. Sementara LSM Lingkungan seperti Walhi mendesak anggaran kehutanan mencapai 15 persen APBN.

Editor: Agus Luqman 

• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• KLHK
• anggaran
• APBN
• APBN 2016
• kebakaran hutan dan lahan
• pengawasan hutan