Kapolri Baru Harus Tekan Angka Pelanggaran HAM

Komisi Hukum DPR meminta Kapolri yang baru nantinya bisa menekan angka pelanggaran HAM yang dilakukan jajarannya. Anggota Komisi III Nasir Jamil mengatakan, ini lantaran dari laporan sejumlah lembaga, polisi tercatat menjadi pelaku pelanggar HAM terbanyak

NASIONAL

Senin, 12 Jan 2015 13:14 WIB

Author

Aisyah Khairunnisa

Kapolri Baru Harus Tekan Angka Pelanggaran HAM

jokowi, budi gunawan, kapolri

KBR, Jakarta - Komisi Hukum DPR meminta Kapolri yang baru nantinya bisa menekan angka pelanggaran HAM yang dilakukan jajarannya. Anggota Komisi III Nasir Jamil mengatakan, ini lantaran dari laporan sejumlah lembaga, polisi tercatat menjadi pelaku pelanggar HAM terbanyak di tahun 2014. 


Politisi PKS ini berharap komisinya nanti tidak membahas hal-hal emosional terkait calon tunggal Kapolri yang dipilih presiden, Budi Gunawan. Misalnya tudingan Budi sebagai calon titipan Megawati serta rekening gendut miliknya yang sempat terkuak. Namun lebih fokus pada visi Budi ke depan dalam reformasi di tubuh Polri.


"Lebih kepada bagaimana komitemen dari calon Kapolri untuk melanjutkan reformasi. Terutama aspek HAM nya. Kemarin laporan Komnas HAM ternyata Polri masih banyak melakukan pelanggaran HAM. Ini kan sebuah keprihatinan yang harus dijawab oleh Kapolri yang akan datang," kata Nasir kepada KBR, Senin (12/1).


Nasir menambahkan, polisi sebaiknya lebih banyak melakukan pendekatan preemtif (intelejen) dan preventif dalam menghadapi masyarakat. Bukan  pendekatan hukum yang akhirnya berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM. 


Sebelumnya Komnas HAM merilis bahwa aparat kepolisian menjadi pelanggar HAM terbanyak tahun 2014. Dari 6.000 kasus pelanggaran HAM yang diterima Komnas, 40 persennya dilakukan oleh polisi.


Sementara itu, Fraksi Gerindra di Komisi III DPR menganggap langkah Presiden Joko Widodo dalam mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri tidak tepat. 


Anggota Komisi III Martin Hutabarat mengatakan, ini mengingat Kapolri Sutarman baru akan pensiun 10 bulan lagi. Menurut Martin, langkah Presiden ini tidak lazim dan tidak sesuai dengan etika ketimuran.


"Sebaiknya presiden memberitahu dulu kepada pak Sutarman bahwa presiden akan menggantinya dan sudah mempersiapkan penggantinya. sehingga pak Sutarman kan bisa bicara lebih dahulu, menjelaskan pergantiannya,” kata Martin. 


“Kalau yang kita lihat, pak Sutarman sendiri terkesan tidak tahu. Seolah-olah begitu saja diganti. Nah, tu tidak elok. Sebagai pemimpin yang baik, sebaiknya pak Kokowi itu memberitahu terlebih dahulu kepada pak Sutarman bahwa dia akan diganti. Jadi etika ketimuran kita,” tambahnya. 


Selain itu, Martin juga menganggap langkah Presiden dalam pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah bentuk inkonsistensi. Ini karena langkah Presiden dalam pencalonan tidak melibatkan PPATK dan KPK, tidak seperti saat penyusunan kabinet beberapa bulan lalu.


Editor: Antonius Eko 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme