Pemprov Jakarta Siapkan Revisi 2 Raperda Reklamasi

Gubernur Anies Baswedan ingin mengajukan draf baru dua Raperda tersebut dengan mengutamakan asas keadilan.

Rabu, 13 Des 2017 14:53 WIB

Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (14/11). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Rencana zonasi dan tata ruang pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta berpeluang direvisi. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, tengah mengkaji perubahan draf rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS). Kedua aturan ini merupakan dasar hukum pelaksanaan proyek pulau buatan di utara Jakarta.

"Nanti tim akan kaji. Nanti komentarnya kalau sudah keluar kajiannya saja. Yang jelas, kami lakukan kajian dengan 13 perguruan tinggi negeri pada bulan ini. (Jadi apa sekaligus menarik draf Raperda?)  Tadi kesimpulan rapatnya seperti itu. Daripada tanggung, tarik saja seluruhnya, dilakukan perbaikan, dan dimasukkan kembali," kata Saefullah usai rapat dengan Badan Pembentukan  Peraturan Daerah Bapemperda DPRD, di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa  (12/12).

Selanjutnya, tim khusus Gubernur Anies akan mengkaji lebih lanjut pada awal 2018. Namun begitu, Saefullah enggan merinci pasal-pasal yang bakal direvisi. Dia hanya mengatakan, Gubernur Anies Baswedan ingin mengajukan draf baru dua Raperda tersebut dengan mengutamakan asas keadilan.

"Memuat asas keadilan bagi rakyat kecil, bagi pengembang, dan semuanya," tuturnya.

Baca juga:

Dia pun melanjutkan, sebenarnya pada era Gubernur Djarot, pembahasan dengan DPRD mengenai draf raperda RZWP3K sudah mencapai kesepakatan. Sementara untuk draf raperda RTRKS hanya butuh pembahasan di beberapa pasal, salah satunya kontribusi tambahan bagi pengembang proyek reklamasi.

"Yang jelas dalam surat Gubernur ke DPRD, dua Raperda itu diminta ditarik," ucap Saefullah.

Surat Gubernur yang dimaksud adalah surat dari Anies Baswedan kepada Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi tertanggal 22 November 2017. Isinya, permintaan penarikan surat Gubernur Djarot Saiful Hidayat pada tanggal 6 Oktober 2018. Saat itu Djarot meminta DPRD melanjutkan pembahasan Raperda RZWP3K dan RTRKS Pantai Utara Jakarta.

Proyek pengurukan laut di Utara Jakarta ini menuai kritik dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan hingga nelayan. Sejumlah akademisi lintas perguruan tinggi dan pegiat lingkungan mengusulkan penghentian pulau-pulau yang belum dikerjakan. Sementara untuk pulau yang telanjur dibangun, peruntukannya harus dioptimalkan untuk fasilitas umum dan pelayanan publik.

Baca juga:


DPRD Segera Balas Surat Anies

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD mengusulkan penarikan draf dua Raperda terkait reklamasi. Masukan itu disampaikan dalam rapat mengenai tanggapan isi surat Gubernur Anies.

Wakil Ketua Bapemperda Merry Hotma beralasan kajian dan revisi yang bakal dilakukan Pemprov itu berpatokan pada draf raperda yang sudah ada. Maka menurutnya mustahil jika Pemprov melakukan kajian dan revisi namun objeknya masih di tangan DPRD.

"Logikanya waktu itu Gubernur melalui paripurna mengusulkan (draf Raperda), jadi kami harus mengembalikannya melalui paripurna. Itu logika formalnya. Tidak ada sesuatu yang khas. Itu hanya sistem saja," kata Merry kepada Sekda Jakarta, Saefullah yang mewakili Gubernur Anies Baswedan.



Karenanya, rapat menyimpulkan bahwa DPRD akan membalas surat Anies. Surat itu berisi usulan agar Pemprov DKI menarik draf raperda RZWP3K dan RTRKS dari DPRD. Bila setuju, penarikan draf kedua raperda tersebut akan terjadi melalui rapat paripurna.

Merry melanjutkan, DPRD akan segera melayangkan surat balasan tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan agar tidak mengganggu rencana Gubernur Anies merevisi draf Raperda.

Sebab kata dia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 77 ayat 3 menyebutkan rancangan Perda provinsi yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Artinya, apabila Anies menarik draf raperda RZWP3K dan RTRKS bulan ini maka usul pembahasan baru bisa dilakukan pada 2018. Sedangkan jika penarikan dua draf itu dilakukan tahun depan, maka usul pembahasan pun baru bisa dilakukan pada 2019.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Seberapa besar ketertarikan generasi milenial terhadap koperasi di Indonesia saat ini?