BERITA

Sengketa Lahan Telukjambe, Komnas HAM Minta Polisi Beri Jaminan Keamanan Pada Petani

""Kita kasih kepada kepolisian, pihak kapolda, paling tidak jangan ada kekerasan fisik, jangan ada intimidasi jangan ada kriminalisasi." "

KBR, Jakarta- Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Barat dan Bupati Karawang menjamin keamanan warga Teluk Jambe Barat yang tengah bersengketa dengan PT Pertiwi Lestari. Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan telah mengirimkan surat rekomendasi kepada dua pihak tersebut agar tidak lagi ada intimidasi dan kekerasan yang dialami warga.

"Saya kemarin memberikan rekomendasi supaya jangan ada kekerasan fisik. Kita kasih kepada kepolisian, pihak kapolda, paling tidak jangan ada kekerasan fisik, jangan ada intimidasi jangan ada kriminalisasi. Bupati juga kita berikan rekomendasi sebagai penguasa wilayah dia harus bertanggung jawab untuk menjaga kondisinya supaya lebih aman dulu," kata Siane di Komnas HAM, Selasa (25/10/2016).

Siane Indriani menambahkan, Komnas HAM juga menekankan kepada Bupati Karawang agar netral dan tidak melakukan pemihakan. Kata dia, Komnas berencana akan kembali bertemu Bupati untuk mendiskusikan masalah ini.

"Kita memberikan solusi yang penting bahwa bupati harus independen," lanjutnya.

Siane  mengaku belum memutuskan sikap terhadap permasalah ini. Kata dia, tim Komnas HAM masih mengaji sengketa lahan seluas 791 hektar antara warga Teluk Jambe Barat dengan PT Pertiwi Lestari tersebut.

"Saya juga tidak mau gegabah melihat itu makanya kita harus lihat dulu kasusnya dulu, baru kita lihat, mana yang akan kita tangani, siapa yang akan dipanggil," ujar dia. 

Editor: Rony Sitanggang

• konflik lahan telukjambe barat karawang
• Wakil Ketua Eksternal Komisi Hak Asasi Nasional Siane Indriyani
• PT Pertiwi Lestari