Kemendagri Jamin Minoritas Bisa Buat KTP Elektronik

""Yang seringkali tidak mau adalah memaksa, saya harus ditulis Sunda Wiwitan, ini petugasnya tidak berani melanggar UU, kendalanya adalah di UU Administrasi Kependudukan,""

KBR, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri menjamin seluruh warga dari kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah dan penghayat mudah mengurus KTP elektronik. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sepanjang memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku, mereka dijamin mendapatkan KTP.

Syarat tersebut, misalnya, bagi pemeluk agama aliran minoritas harus bersedia dimasukkan di antara 6 agama yang diakui negara. Sementara, untuk penghayat kepercayaan, kolom agama dikosongkan.

"Kalau semua persyaratan kan sama, kalau Ahmadiyah itu, sepanjang dia Islam, diterbitkan KTP-nya, tapi kalau ditulis Ahmadiyah  tidak bisa. Kan belum ada agama Ahmadiyah. Kalau ditulis Islam diisi Islam, tapi kalau dia bagian penghayat, kosong, aliran Sunda Wiwitan," kata Zudan di kantor Ombudsman, Kamis (1/9/2016).

"Yang seringkali tidak mau adalah memaksa, saya harus ditulis Sunda Wiwitan, ini petugasnytidak  berani melanggar UU, kendalanya adalah di UU Administrasi Kependudukan," lanjutnya.

Zudan Arif menambahkan, Kementerian Dalam Negeri segera membuat surat edaran kepada kepala daerah agar hak kelompok minoritas diakomodir.

Ketika disinggung tentang pengaduan warga Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat beberapa waktu lalu, Zudan menyebut telah menyurati pejabat daerah setempat agar mempermudah proses pengurusan KTP.

"Kami sudah menyurati kepala dinas dukcapilnya, karena dari kelompok Ahmadiyah sudah mengadukan ke kami, sepanjang memenuhi persyaratan, untuk diterbitkan KTP-nya," lanjutnya.

Editor: Rony Sitanggang

• KTP elektronik
• Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah
• penghayat kepercayaan
• Ahmadiyah
• #Toleransi