Eni: Sekjen PBB Sebut Akan Perjuangkan Buruh Migran dan Pengungsi

"Jika negara peserta tak berkomitmen, Konvensi Global Compact akan percuma"

KBR, Jakarta- Ketua LSM Buruh Migrant International Migrants Alliance, Eni Lestari Andayani Adi menyebut Sekjen PBB, Ban Ki Moon, siap mengakomodir perlindungan migran termasuk buruh dan pengungsi di seluruh dunia. Kata dia, menurut data, saat ini ada sekitar 300 juta orang migran dan pengungsi yang tidak jelas nasibnya di seluruh dunia.

Ujarnya, lewat pertemuan KTT Pengungsi dan Migran di forum Sidang MU PBB di New York tanggal 19 September lalu, dunia internasional termasuk Indonesia bisa lebih serius lagi memperhatikan nasib mereka.

"Saat ini setelah KTT melahirkan apa yang disebut New York declaration itu yang ditutup sorenya. Mereka sepakat bahwa akan menggodok lagi sebuah kesepakat atau konvensi namanya Global Campact selama dua tahun kedepan dan ini adalah konvensi baru mungkin yang akan dirumuskan untuk negara-negara di dunia mau berkomitmen menyelesaikan krisis migran dan pengungsi," ucapnya kepada wartawan di Graha PGI, Jakarta, Rabu (28/09/2016).

Ujarnya, nantinya pada 2019 Konvensi Global Compact ini akan dipresentasikan di New York dalam Forum Sidang PBB. Hanya saja menurutnya, hal ini akan menjadi percuma apabila negara-negara perserta tidak memiliki komitmen untuk menjalankan hal tersebut.

"Ingat Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran tahun 1990 sudah ada sejak 26 tahun yang lalu. Berapa negara yang meratifikasi, mayoritas tidak melakukan, yang meratifikasi malah tidak mengimplementasikannya dengan baik. Sekarang akan muncul lagi kesepakatan Global Compact. Pertanyaan kami tidak muluk-muluk, tindakan konkritnya apa? Jadi semoga pertanyaan itu bisa menjadi rujukan," ujarnya.

Dia menambahkan, kondisi itu diperparah lagi dengan inisiatif beberapa negara anggota PBB untuk membuat badan baru yang bernama Global Forum on Migration and Development (GFMD) untuk membenarkan migrasi yang terjadi saat ini adalah untuk pembangunan dan dapat diteruskan dengan mendorong perbaikan tata kelola migrasi.

"Saat ini pemerintah sedang berusaha keluar dari jalur PBB. Mereka sudah membangun Global Forum on Migration and Development (GFMD) berdiri tahun 2007 dan setiap tahun bertemu. Mereka sebenarnya membicarakan bisnis tenaga kerja buruh migran, cuma bedanya karena ini pemerintah mereka tidak punya ikatan resmi karena informal meeting, jadi organisasi tidak bisa masuk dan berbicara dalam forum tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Eni Lestari diundang berpidato dalam pertemuan KTT Pengungsi dan Migran di forum Sidang MU PBB di New York. Perempuan asal Kediri, Jawa Timur, ini dipilih berpidato setelah melalui seleksi yang ketat. Dari 400 orang yang mengajukan diri, ia terpilih bersama delapan orang lainnya.  

Sebagai ketua International Migrants Alliance, Eni akan menindaklanjuti rencana PBB terkait rancangan sejumlah kesepakatan internasional terkait nasib migran. Ia juga mendesak Pemerintah RI untuk memperlakukan buruh migran selayaknya manusia, bukan hanya data atau angka, apalagi hanya sebagai sumber devisa. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan RI, saat ini ada enam juta lebih TKI di seluruh dunia.

Editor: Dimas Rizky 

• buruh migran indonesia
• PBB
• Konvensi Global Compact