HEADLINE

Perombakan Kabinet, Komnas HAM: Jokowi Pilih Orang Bermasalah

Perombakan Kabinet, Komnas HAM: Jokowi Pilih Orang Bermasalah



KBR, Jakarta- Penunjukan Wiranto sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan Menkopolhukam hanya akan mempersulit proses penegakan HAM berat di masa lalu, yang saat ini masih mandek di Kejaksaan Agung. Anggota Komnas HAM Dianto Bachriadi menilai adanya Wiranto dalam kabinet kerja, hanya akan menambah masalah bagi Jokowi dalam tiga tahun kedepan.

Apalagi, sudah ada surat dakwaan resmi kepada Wiranto atas tuduhan keterlibatan kejahatan kemanusiaan dalam proses referendum kemerdekaan Timor Timor, yang dikeluarkan Misi Bantuan PBB untuk Timtim (UNMISED).

"Proses pemilihan itu mencerminkan Jokowi memilih menteri yang bermasalah, memilih menteri yang kemungkinan memperlambat proses penyeleseian pelanggaran HAM berat. Padahal dalam nawacita, pelanggaran HAM berat masuk prioritasnya. Itu jadi ancaman politik  buat pak Jokowi sendiri," kata Dianto kepada KBR, Rabu (27/7/2016).


Dianto menambahkan rekam jejak Wiranto membuktikan Jenderal bintang empat itu tak punya keinginan kuat menyeleseikan pelanggaran HAM berat.

"Dalam konteks pelanggaran HAM berat, itu juga kami melihatnya sedikit pesimis, dengan kehadiran Wiranto jadi Menkopolhukam," ujarnya.

Wiranto saat ini menjabat sebagai Ketua umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dia pernah mencalonkan diri menjadi Calon Presiden 2009 silam bersama Jusuf Kalla. Pencalonannya berlanjut pada 2014 lalu dan berpasangan dengan konglomerat media, Hary Tanoesoedibjo. Namun rencana tersebut akhirnya urung dilakukan mengingat minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam pemilihan legislatif 2014.


Bekas ajudan presiden kedua RI Soeharto itu dinilai bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM. Misalnya, Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I & II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, Biak Berdarah, serta Peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli (Kudatuli). 


Editor: Rony Sitanggang

  • wiranto
  • perombakan kabinet jilid 2
  • Anggota Komnas HAM Dianto Bachriadi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!