Pemerintah Targetkan Titik Kebakaran Hutan Tahun ini Turun Hampir 100 Persen

Wiranto mengatakan tahun ini jumlah hotspot ditargetkan turun 97 persen atau menjadi hanya 116 titik saja.

Jumat, 19 Mei 2017 09:32 WIB

Ilustrasi kebakaran hutan. (Foto: ditjenphka.dephut.go.id)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta - Pemerintah menargetkan bisa menekan jumlah hotspot atau titik panas kebakaran hutan dan lahan tahun ini hingga 97 persen dibanding tahun lalu.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pada tahun lalu jumlah titik panas mencapai 3.915 titik. Jumlah hotspot tahun lalu itu turun sekitar 82 persen dibanding pada pada 2015 yang mencapai 21.929 titik.

Wiranto mengatakan tahun ini jumlah hotspot ditargetkan turun 97 persen atau menjadi hanya 116 titik saja. Turunnya jumlah titik api itu, kata Wiranto, karena penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah dimulai dari tindakan pencegahan timbulnya titik api, ketimbang memadamkan saat api sudah besar.

"Hotspot-hotspot itu setelah dilakukan penginderaan dari satelit, lalu dilakukan peninjauan di lapangan dan diatasi segera. Ini berhasil. Buktinya, tahun 2016 jumlah hotspot dan kebakaran hutan semakin menyusut," kata Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/5/2017).

Wiranto mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan telah diformulasikan atau dirumuskan sejak pencegahan, penanganan, hingga pemulihan. Tiga tahap itu melibatkan banyak kementerian dan lembaga yang berada di bawah tiga kementerian koordinator, yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tugas Kemenko Polhukam adalah mengkoordinasikan beberapa lembaga yang bertugas menangani kebakaran hutan, sedangkan Kemenko Perekonomian bertugas mencegah terjadinya kebakaran dan Kemenko PMK bertugas memulihkan lahan pascakebakaran.

Fokus utama penanganan kebakaran hutan dan lahan saat ini, kata Wiranto, adalah mencegah sebelum benar-benar terjadi kebakaran. Tindakan yang dilakukan diantaranya mencegah pembukaan lahan baru di pinggiran hutan oleh para petani dan perusahaan perkebunan, serta menyiapkan embung, pompa air, serta sistem pendeteksi dini kebakaran.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.