Filep Karma: Trans Papua untuk Mobilisasi MiIiter

"Dibuat supaya akses militer dan kendaraan berat militer bisa lewat dengan mudah,"

Jumat, 19 Mei 2017 13:52 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Bekas Tahanan Politik Kemerdekaan Papua, Filep Karma
menuding pembangunan Trans Papua, yang menghubungkan Sorong hingga Merauke, hanya untuk mempermudah mobilisasi militer di Papua. Menurut Filep, pembangunan Trans Papua untuk distribusi logistik seperti yang digembar-gemborkan pemerintah, hanyalah kebohongan belaka.

Buktinya, ujar Filep jika memang pemerintah berniat memperlancar distribusi, jalan-jalan yang dibangun bukanlah di pedalaman, namun jalan kota menuju desa. Seperti dari Jayapura ke pedalaman-pedalaman yang sulit diakses.

"Jadi pembangunan jalan dari pedalaman yang dipercepat. Padahal untuk harga murah seharusnya dari Jayapura ke pedalaman, atau dari Merauke ke pedalaman. Tapi buktinya yang di pedalaman ini dipercepat. Jadi ini ada kepentingan militer sebenarnya," ujarnya kepada KBR, Kamis petang (19/05).



Filep menambahkan warga Papua yang ingin merdeka saat ini terbagi dua kelompok. Yakni sipil dan kombatan. Kombatan inilah, kata Filep yang sulit dikendalikan pemerintah. Itu sebab, tentara butuh akses untuk memobilisasi pasukannya menghadang para kombatan tersebut.

"Perjuangan kan terbagi dua. Kalau sipil damai. Sementara kombatan susah diatasi. Sehingga mereka butuh akses untuk mengepung mereka dengan cepat. Itulah jalan dibuat supaya akses militer dan kendaraan berat militer bisa lewat dengan mudah," ujarnya.

Baca: Jokowi Trabas Trans Papuav

Menurut Filep, yang diinginkan Papua adalah merdeka. Lepas dari Indonesia, bukan membangun jalan Trans Papua.

"Sebenarnya orang Papua minta merdeka. Jadi kalau kami merdeka, kami pun akan membangun itu. Itu hak kami, kedaulatan kami sendiri. Sekarang ibarat orang Papua minta kopi, yang dikasih coca cola, dengan anggapan di dalam coca cola ada kopi, " jelasnya.



Proyek infrastruktur Trans Papua akan menyambungkan Sorong di Papua Barat hingga Merauke di ujung Indonesia sepanjang 4.330,07 kilometer (km). Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 143,35 km jalan baru.  Sehingga total yang akan tembus menjadi 3.995,28 km. Ini berarti sisa jalan yang belum tembus sepanjang 334,79 km akan dirampungkan hingga 2019.

Pemerintah menilai terbukanya akses jalan di pedalaman Papua, mulai dari pegunungan, hutan, dan sungai akan menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru bagi masyarakat di sekitarnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR