BERITA

Menteri Sri Mulyani Pegang Semua Data BLBI

""Itu harus dikejar. Pembayaran piutang itu disertai dengan bunga, karena ini kejadian sejak 20-an tahun lalu," kata Sri Mulyani."

KBR, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim masih memiliki semua data terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan belum mengecek secara detail jumlah piutang para kreditur lantaran ia baru pulang dari Amerika Serikat.

"Kami masih punya data mengenai BLBI, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU yang dulu. Berapa statusnya, apa yang belum terpenuhi, dan sebagainya. Ada," kata Sri Mulyani di kompleks Istana, Rabu (26/4/2017).

Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan pada pemerintahan terdahulu sebenarnya telah menyerahkan seluruh data tersebut kepada penegak hukum. Hal ini, kata Sri Mulyani, telah menjadi wilayah penegakan hukum.

"Daftar piutang BLBI itu sudah diserahkan ke penegak hukum, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Interpol, KPK juga. Selama ini kami menyampaikan seluruh data-data yang diperlukan mereka," imbuhnya.

Sri Mulyani menegaskan para debitur harus membayar piutang sekaligus bunga.

"Itu harus dikejar. Pembayaran piutang itu disertai dengan bunga, karena ini kejadian sejak 20-an tahun lalu," kata Sri Mulyani.

<li><b>

Ahli Hukum: KPK Diminta Jerat Tersangka BLBI dengan Pasal Pencucian Uang   


<li><b>

Punya Tersangka Baru, KPK Siapkan 2 Strategi Rebut Aset Negara dari Korupsi BLBI  

Ada peluang tersangka baru

Di lain pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta data dari Kejaksaan Agung mengenai perkembangan pengusutan korupsi BLBI, termasuk barang-barang bukti.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pimpinan KPK akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan instansi negara lainnya untuk membuat kasus BLBI kembali terang.

Meski begitu, Febri menegaskan keputusan KPK menetapkan status tersangka terhadap eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung dalam kasus BLBI sudah memiliki bukti yang kuat.

"KPK menangani objek yang berbeda dengan yang ditangani Kejaksaan Agung. Namun, tentu kami akan berkoordinasi dengan instansi negara terkait untuk bukti-bukti. Walaupun, tentu KPK memiliki bukti-bukti yang kuat sehingga kami cukup yakin ketika meningkatkan perkara ini ke penyidikan," kata Febri Diansyah kepada KBR, Rabu (26/4/2017).

Febri menambahkan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus yang berhubungan dengan Syafrudin Temenggung.

<li><b>

Presiden Jokowi Bicara Inpres 'Obligor BLBI' era Megawati   


<li><b>

Kejagung Jebloskan Hartawan Buron BLBI ke Penjara Salemba  

Editor: Agus Luqman 

• sri mulyani
• blbi
• kasus BLBI
• Korupsi BLBI
• KPK
• korupsi
• obligor BLBI