Masyarakat Peduli Kendeng Bakal Kawal Pelaksanaan Rekomendasi KLHS di Lapangan

""Kami senang dengan adanya keputusan KLHS ini. Dan kami juga akan mengawal terus jangan sampai keputusan ini hanya sekedar keputusan, tetapi harus dijalankan oleh pemerintah," kata Joko Prianto."

KBR, Jakarta - Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menyambut baik keputusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang melarang kegiatan penambangan di seluruh kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.

Koordinator JMPPK Joko Prianto mengatakan mereka bakal mengawal pelaksanaan KLHS di tingkat bawah. Menurut Joko, keputusan KLHS yang merekomendasikan penghentian sementara seluruh penambangan di kawasan Watuputih Kendeng tidak boleh hanya disikapi dengan akal-akalan.

"Kami senang dengan adanya keputusan KLHS ini. Dan kami juga akan mengawal terus jangan sampai keputusan ini hanya sekedar keputusan, tetapi harus dijalankan oleh pemerintah," kata Joko Prianto kepada KBR, Rabu (12/4/2017).

Meskipun saat ini PT Semen Indonesia belum melakukan kegiatan penambangan di kawasan CAT Watuputih, kata Joko, namun sudah ada sejumlah kegiatan dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang menambang di kawasan tersebut. Karena itu, Joko meminta Gubernur Jawa Tengah tegas menghentikan seluruh kegiatan tambang di wilayah tersebut berdasarkan keputusan KLHS.

"Ada beberapa IUP yang harus ditutup karena menambang di CAT Watuputih ini, sementara Perda Tata Ruang tidak memperbolehkan. Bahkan Keppres tahun 2011 juga mengatakan kawasan itu lindung geologi. Sudah seharusnya tidak ada tambang di Rembang," kata Joko Prianto.

Editor: Agus Luqman 

• KLHS Kendeng
• KLHS Pegunungan Kendeng
• PT Semen Indonesia
• pegunungan karst kendeng
• CAT Watuputih Kendeng