Selasa Besok, Petani Teluk Jambe Korban Konflik Bakal Datangi Kementerian Agraria

Para petani ingin menuntut Menteri Agraria Sofjan Djalil agar menerbitkan surat yang menguatkan sikap pemerintah untuk mencabut izin hak guna bangunan (HGB) PT Pertiwi Lestari.

Senin, 20 Mar 2017 20:09 WIB

Ilustrasi. Seorang petani beraksi dalam peringatan Hari Tani Nasional 2016 di Jakarta. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Perwakilan petani Teluk Jambe, Karawang, yang tengah berkonflik dengan perusahaan pengembang PT Petiwi Lestari berencana mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Selasa (21/3/2017) besok.

Dewan Pembina Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu Aris Wiyono mengatakan para petani ingin menuntut Menteri Agraria Sofjan Djalil agar menerbitkan surat yang menguatkan sikap pemerintah untuk mencabut izin hak guna bangunan (HGB) PT Pertiwi Lestari. Surat keterangan pencabutan HGB itu sebelumnya telah diterbitkan Menteri Agraria sebelumnya, Ferry Mursyidan Baldan.

Rencananya, para petani ini juga akan berorasi di depan kantor Sofjan.

"Rencana besok ke Menteri Agraria, rencananya pada pagi hari. Kalau yang menerima masih Deputi Menteri atau Kepala Seksi lagi ya percuma... Harapan kami ada penguatan dari surat menteri yang lama, dan harapan kami Pak Sofjan Djalil memperkuat surat itu, sehingga benar-benar perusahaan (PT Pertiwi Lestari) ini berhenti," kata Aris di Panti Asuhan Muhammadiyah, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Baca juga:


Dewan Pembina Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu, Aris Wiyono mengatakan dalam aksi Selasa besok para petani akan membawa surat berisi desakan dan tuntutan petani kepada Menteri Agraria.

Aris menjelaskan berbagai konflik seperti sosial dan ekonomi yang kini dialami warga Teluk Jambe, Karawang berawal dari konflik agraria. Karena itu para petani akan mendesak Menteri Sofyan Djalil agar pemerintah bergerak tegas merampungkan konflik agraria tersebut, yakni dengan memulangkan petani dalam keadaan semula. Petani harus dikembalikan ke kampung asal, beserta rumah dan lahan pertaniannya.

Selain itu, kata Aris Wiyono, petani juga menginginkan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan, agar tak ada lagi intimidasi dari PT Pertiwi Lestari.

Tuntutan ini memang masih tak berubah dari tuntutan petani pada aksi November tahun lalu. Aris mengatakan saat pemulangan petani dari pengungsian di Jakarta ke Karawang beberapa waktu lalu, janji keamanan itu tak benar-benar dipenuhi.

Petani hanya direlokasi ke sebuah rumah susun (rusun), sehingga petani yang biasa bekerja di lahan pertanian, tak bisa mendapatkan penghasilan.

Aris mengatakan para petani mencurigai adanya persekongkolan antara pemerintah Kabupaten Karawang dengan perusahaan PT Pertiwi Lestari, karena petani hanya diungsikan di rusun, dan bukan dikembalikan ke kampungnya.

Selain ke kantor Sofjan, para petani juga akan mendatangi kantor DPR di Senayan. Mereka akan menemui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) di Komisi II DPR yang sudah menyatakan bersedia menemui para petani. Kepada anggota dewan itu, para petani akan kembali mengadukan nasibnya yang tergusur oleh PT. Pertiwi Lestari, dari tanahnya sendiri.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menristek Minta Dosen Mundur Karen HTI, Pengamat: Itu Ngawur

  • Jokowi : Pengadaan Alutsista Harus Lewat G to G
  • Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi Anti Terorisme
  • Terus Lakukan Intimidasi Penggusuran, Warga Dobrak Gerbang PT KA Bandung

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.