Kapal Inggris Rusak Karang, Pemerintah Tutup Wisata Raja Ampat

"Kalau di masa mendatang mereka permasalahkan TKP yang terkontaminasi, itu jadi masalah kita semua,"

Selasa, 21 Mar 2017 08:40 WIB

Terumbu karang yang rusak akibat kapal pesiar MV Caledonian kandas. (Foto: KLHK)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Situs penyelaman Raja Ampat, Papua Barat ditutup hingga proses penghitungan ganti rugi antara pemerintah Indonesia dan perusahaan asuransi selesai. Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Arief Havas Oegroseno khawatir jika langkah ini tidak diambil justru akan menghambat proses pembicaraan dengan perusahaan asuransi.

Dia memastikan hingga saat ini   asuransi masih kooperatif. Selasa(14/3) lalu, pemerintah telah duduk bersama dengan pihak asuransi. Havas memastikan tidak ada batasan dari ganti rugi yang bisa diminta pemerintah Indonesia.

"Kita ini kan semua menginginkan dapat kompensasi yang wajar yang sesuai dengan keinginan kita. Pihak asuransi so far masih kooperatif. Tapi kalau di masa mendatang mereka permasalahkan TKP yang terkontaminasi, itu jadi masalah kita semua," jelas Havas di kantor Kemenko Maritim, Senin(20/3).

Saat ini, pemerintah tengah mengecek 22.060 m2 kawasan laut di Raja Ampat. Proses pengumpulan data masih berlangsung. Akibat kondisi cuaca, tim investigasi baru selesai mengumpulkan data di 7 dari 9 area. Sementara itu mereka juga mengumpulkan data soal dampak sosial yang ditimbulkan dari peristiwa itu.

Havas mengatakan ada 3 upaya yang kini tengah dikerjakan pemerintah. Pertama, mengupayakan ganti rugi. Kedua, mempersiapkan proses pidana bagi nahkoda kapal pesiar MV Caledonia Sky. Terakhir, mereka juga tengah mengincar penjatuhan sanksi etik bagi nahkoda tersebut.

"Itu jalan sendiri tidak harus saling nunggu. Bisa jalan paralel."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing