Ada Sinyal Ditolak, DPR Masih Tunggu Sikap Resmi Pemerintah soal RUU Pertembakauan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan mereka belum menentukan langkah lanjut setelah pemerintah memberikan sinyal penolakan untuk pembahasan RUU itu.

Senin, 20 Mar 2017 17:14 WIB

Ilustrasi. Petani tembakau di Bondowoso, Jawa Timur. (Foto: Friska Kalia/KBR)


KBR, Jakarta - Pimpinan DPR masih menunggu sikap resmi pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah memutuskan untuk tidak ikut membahas RUU Pertembakauan yang merupakan usulan inisiatif DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan mereka belum menentukan langkah lanjut setelah pemerintah memberikan sinyal penolakan untuk pembahasan RUU itu.

"Kita lihat. Ini kan satu hal yang dinamis, sebagai suatu usulan ketika itu dari DPR. Nanti perlu ada semacam penyikapan di DPR. (DPR akan melobi untuk tetap lanjut?) Nanti kita lihat. Kita tanya pada para inisiator terutama di Baleg," kata Fadli ZOn di DPR, Senin (20/3/2017).

Baca juga:


Sebelumnya, di sela-sela lawatannya ke Kamboja, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tetap menolak ikut membahas RUU Pertembakauan. Jusuf Kalla beralasan tata kelola perniagaan tembakau sudah diatur dalam UU Perindustrian. Pemerintah khawatir jika UU tersebut dibahas maka akan tumpang-tindih dengan peraturan yang sudah ada.

Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas (Ratas) tentang masalah tembakau di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/3/2017) lalu. Presiden menyatakan masalah pertembakauan harus dipandang dari dua aspek yaitu aspek kesehatan dan aspek dari petani termasuk tenaga kerja yang terserap dalam industri tembakau.
 
Sementara itu melalui pesan singkat, salah satu inisiator sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi, Firman Soebagyo mengakui telah bertemu dengan Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, juga Deputi Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara. Namun dia enggan menjelaskan apa yang dibahas dan hasil pertemuan itu.

Fadli Zon mengaku belum mengetahui ada pertemuan antara Firman Soebagyo dengan para menteri dan pejabat. Meski menurutnya proses lobi-lobi adalah hal yang wajar.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing