BERITA

Pilkada 2017 Lancar, Jokowi Sampaikan Terima Kasih

""Saya mengajak dan menghimbau agar kita selalu mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, persatuan, agar kita bisa segera fokus pada program-program pembangunan yang membawa kesejahteraan""

Ninik Yuniati, Eli Kamilah

Pilkada 2017 Lancar, Jokowi Sampaikan Terima Kasih
Ilustrasi: Kampanye damai Pilkada Serentak. (Foto: KPU)


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menyampaikan syukur atas pelaksanaan pilkada serentak yang berjalan aman dan lancar. Atas keberhasilan ini, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

"Kita patut bersyukur pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah sudah berlangsung dengan aman dan lancar. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran KPU, Bawaslu, Polri, TNI dan seluruh aparat keamanan yang telah bekerja keras selama ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (16/2/2017).


Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pilkada. Ia mengajak seluruh rakyat untuk mengedepankan persaudaraan dan persatuan, agar kembali fokus untuk menjalankan program pembangunan.


"Saya mengajak dan menghimbau agar kita selalu mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, persatuan, agar kita bisa segera fokus pada program-program pembangunan yang membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.


Surat Suara

Kementerian Dalam Negeri Kemendagri merekomendasikan adanya penambahan surat suara pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua, 19 April mendatang. KPU pun diminta mengevaluasi Daftar pemilih Tetap (DPT) mereka.

Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjiono, mengatakan surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT. Sementara surat suara tambahan dibatasi hanya 2,5 persen. Sehingga, data ulang pemilih yang dijadikan patokan pencetakan surat suara menjadi sangat penting.


"Kalau lihat dari perkembangan kemarin ada yang kurang, ya pasti ditambah, ada waktunya untuk menambah jumlah sesuai masukan itu tadi. Artinya tidak mesti harus tetap. (Berarti ada pembaruan DPT?) Iya itu harusnya sudah dilaporkan, harusnya itu sudah teman-teman di KPU itu," ujarnya kepada KBR.


Sebelumnya, ratusan warga DKI tidak bisa melaksanakan hak pilihnya kemarin, karena surat suara di TPS habis. Mereka kebanyakan adalah warga DKI yang tidak terdaftar di DPT.


Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berjanji akan memperbaiki sistem yang ada, sehingga suara warga terakomodir pada putaran kedua pilkada ibu kota.


Salah satu cara yang bisa dilakukan, kata Tjahjo adalah dengan mengajukan revisi peraturan KPU.

Sementara itu  Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan KPU RI untuk mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) DKI Jakarta putaran kedua. Anggota KPU, Dahlia Umar mengatakan saat ini KPU masih berpegang kepada aturan DPT putaran pertama ditambah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) putaran pertama.

KPU, kata Dahlia siap menampung masukan-masukan terkait pelaksanaan pilkada. Termasuk penambahan surat suara

"Kami masih mendiskusikan itu dengan KPU RI. Tapi kami belum final untuk mendiskusikan bagaimana DPT putaran kedua ditetapkan. (Bisa ada perubahan bisa tidak?) Konsep di awal adalah DPT putaran satu plus DPTB putaran satu, itu konsep awal," ujarnya kepada KBR, Kamis (16/2/2017).


Sementara terkait apakah memungkinkan direvisinya peraturan KPU, Dahlia berujar kewenangan itu berada di KPU RI.


Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta menyebut ada ratusan warga DKI yang tidak memilih karena surat suara yang habis. Habisnya surat suara dikarenakan banyaknya warga yang tak masuk DPT, dan hanya menggunakan KTP saat memilih. Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) DKI meminta ada evaluasi menyeluruh dari pilkada putaran pertama. Menurut Panwas DKI, data administrasi KPU harus diperbaiki. Pendataan ulang di lapangan harus maksimal, sehingga warga DKI bisa masuk dalam DPT. 


Editor: Rony Sitanggang

  • presiden joko widodo
  • #Pilkada2017
  • #pilkada101
  • Kepala Biro Hukum Kemendagri
  • Widodo Sigit Pudjiono

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!