Soal Penamaan Pulau Sewaan, Kementerian Kelautan Tolak Usulan Menteri Luhut

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan pihak swasta bisa menyewa pulau-pulau tak bernama itu, dan memberi nama kawasan kepada pulau-pulau tertentu.

Rabu, 11 Jan 2017 11:51 WIB

Salah satu pulau kecil di Indonesia. (Foto: ppk-kp3k.kkp.go.id)


KBR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan terkait penamaan pulau-pulau yang disewa oleh pihak swasta asing.

Sebelumnya Menteri Luhut Panjaitan mengatakan bakal memberi kesempatan kepada pihak asing untuk mengembangkan sekitarempat ribu pulau tak bernama di Indonesia sebagai tempat wisata. Luhut mengatakan pihak swasta bisa menyewa pulau-pulau tak bernama itu, dan memberi nama kawasan kepada pulau-pulau tertentu.

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan berpendapat penamaan pulau-pulau semestinya dilakukan oleh negara.

Baca: Belasan Ribu Pulau Tak Bernama, Ini Target KKP Tahun Ini   

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti menjelaskan, pengelolaan pulau-pulau menggunakan acuan pada Peraturan Pokok Agraria dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Dalam aturan tersebut, kata Brahmantya mengatakan pihak asing hanya diberikan hak pakai atau memungut hasil tanah yang dikuasai oleh negara. Kedua, pihak asing hanya boleh menyewa.

"Sementara terkait penamaan pulau, kami akan mendorong agar negara yang memberikan pulau-pulau itu. Itu sudah jelas. Sekali lagi, kami sangat mendorong agar pulau-pulau yang belum dinamai itu, agar negara yang memberi nama," kata Brahmantyo.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kedatangan wisatawan mancanegara bakal membuka lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Selain itu, pihak asing yang berinvestasi termasuk menyewa pulau-pulau juga akan menambah pemasukan bagi negara berupa pajak.

Baca: Boleh atau Tidak Membeli dan Memiliki Pulau di Indonesia?

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Didesak Mundur, Mahfud MD Sarankan Arief Hidayat Buka Telinga

  • Antisipasi Lonjakan Penumpang, ASDP Ketapang Siapkan 32 Kapal
  • Mulai Senin Jalur Gunung Mas-Ciloto Dibuka
  • Kabupaten Rejang Lebong Kekurangan Vaksin Jembrana

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.