Rumah warga di Kampung Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara. Foto: Dian Kurniati/KBR


KBR, Jakarta - Sore itu, Kampung Tongkol ramai dengan gerombolan bocah-bocah yang bermain pianika. Sementara ibu-ibu dan remaja puteri, berkumpul di mushala –mendengarkan penyuluhan soal pengolahan sampah dari Universitas Indonesia.

Kampung yang terletak di Kecamatan Pademanangan, Jakarta Utara, ini persis berada di pinggir tepi Sungai Ciliwung. Tapi meski begitu, daerah ini jauh dari kesan jorok dan kumuh. Di sini, tanaman hijau ada dimana-mana. Sampah pun tak dibuang atau dibiarkan nyangkut di kali.

Di Kampung Tongkol, rumah-rumah warganya bertingkat dua, beberapa bahkan ada yang tiga lantai, berukuran sekitar lima  kali lima meter.

Tapi sempitnya rumah mereka, bukan tanpa alasan. Sejak November tahun lalu, warga di tiga kampung tersebut memangkas lima meter lahannya, demi merapikan bantaran sungai. Dengan begitu, antara bibir sungai dengan rumah ada jarak lima meter. Maka kesan semrawut pun, hilang sudah.

"Setelah sudah selesai, ternyata tanpa diduga membuat warga yang lainnya menjadi berani akhirnya. Karena ini dibangun pada posisi sebagian besar orang putus asa. Setelah selesai, malah banyak yang bangun," kata seorang warga Kampung Tongkol, Gugun Muhammad.

Mulanya, kata salah seorang warga Kampung Tongkol, Gugun Muhammad, warga ragu. Bahkan saat itu hanya ada lima rumah yang bersedia dipangkas. Tapi belakangan, satu persatu mengikuti.

Hanya saja selang dua bulan –setelah proses pemotongan rumah rampung, Pemprov DKI Jakarta melayangkan surat yang menyatakan akan adanya normalisasi Sungai Ciliwung. Dampaknya sudah bisa ditebak, kampung itu harus dikosongkan segera. Mendengar hal itu, warga kian was-was; takut digusur.

"Warga waktu itu secara psikologis jadi drop. Karena baru motong, tiba-tiba muncul surat. Kenapa enggak ngomong dari awal aja, maunya 15 meter. Di situasi itu, lalu muncul secara tidak sengaja, ide dari beberapa kawan tetep ingin melakukan penataan, tetap diusulkan meski pemerintah minta 15 meter."

Dari situ, warga bernego dengan Pemprov DKI Jakarta. Namun, hingga sekarang belum ada kejelasan soal nasib kampung itu, entah batal digurus atau tetap diratakan.

Warga Kampung Tongkol memang tak membantah, bahwa pada 1990, lahan di kampung itu sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI untuk dibangun jalan. Namun, luas tanah yang dibebaskan hanya selebar lima meter, bukan 15 meter, seperti yang diminta melalui surat edaran.

Pasca memangkas rumah, warga Kampung Tongkol, Lodan, dan Krapu, tak bisa langsung menempati lantaran ketiadaan biaya. Hingga kemudian pada November 2015, LSM Urban Poor Consortium (UPC) menghibahkan dana sebesar Rp160 juta untuk membangun lima unit rumah contoh.

Rumah contoh itu dibangun tiga lantai, untuk menyiasati lahan yang kian sempit. Pasalnya, setelah dipangkas, lebar rumah tersisa lima meter.

Warga Kampung Tongkol, Gugun bercerita, mereka akhirnya mengikuti rumah contoh itu alias berumah vertikal.

Dari situlah, hidup warga berubah. Material rumah dipilih yang ramah lingkungan semisal bambu dengan beton bertulang, bata ringan sebagai dinding.

Saya pun berkunjung ke rumah Gugun. Rumahnya menempel dengan tiga rumah lainnya, yang sama-sama dibangun dengan tiga lantai. Rumah bermaterial bambu itu terlihat meriah karena dicat warna-warni, dengan dominan merah. Dengan ukuran yang mungil, ternyata rumah itu bisa dihuni tujuh keluarga, yang terdiri dari 21 orang.

"Kalau dibanding dulu lebih nyaman sekarang. Lebih nyamannya, ini dulu rumah itu triplek dan tempel-tempelan. Jadi umpama ini triplek lama, bukan dibongkar, tapi ditambal. Dan menambalnya bukan pakai triplek lagi, jadi pakai seng. Jadi binatang kecil, kecoa, tikus, bisa masuk."

Begitu renovasi rumah rampung, warga lantas mencari cara dalam mengelola sampah agar tak mengotori sungai.

Pendamping dari Universitas Indonesia, Amara mengatakan, produksi sampah warga di tiga kampung ini perlahan berkurang. Kata dia, warga sudah mulai mengurangi sampah dengan hal-hal sederhana seperti menggunakan kantong kain untuk berbelanja, menghindari kemasan plastik, serta memasak dalam partai kecil agar tak ada sisa yang terbuang. Berbarengan dengan program pengurangan sampah itu, warga juga mulai belajar membuat pupuk kompos.

"Sebagai kampung pinggir sungai, mereka sudah mencoba untuk membenahi diri, untuk menghilangkan stigma, bahwa pemukiman pinggir kali itu yang membuang sampah ke sungai. Nah, sekarang keinginan mereka untuk membesihkan kampungnya ini, dinaikkan satu kali lagi. Setelah membuang sampah di tempatnya, sekarang bagaimana caranya tidak menghasilkan sampah," ujar Amara.

Mencoba mengubah kebiasaan dan berusaha bersahabat dengan sungai, warga pun optimistis tak akan digusur Pemprov DKI Jakarta.

"Kita sih tetap berusaha optimis, walaupun kita nanti enggak tahu hasilnya. Tetapi paling tidak, saat kita melakukan sesuatu, peluang itu selalu ada, daripada tidak melakukan sesuatu. Dan model respon kita hanya tolak, tolak, tolak. Jadi enggak ada alternatif. Nah yang coba kita dorong, kalau menganggap rencana pemerintah itu buruk, yang bagus itu seperti apa. Itu yang kita usulkan."

Ketua Ciliwing Institute, Sudirman Asum mengatakan, persoalan banjir tak hanya dengan menggusur warga dari tepian sungai. Menurutnya, pemerintah bisa berkolaborasi dengan warga untuk menata kampung. Sebab, warga bisa menjadi penjaga sungai.

"Mari kembali ke budaya sungai. Manusia dan sungai itu berdampingan satu sama lain. Artinya, kalau kembali itu, kita pernah bersahabat dan akrab dengan sungai. Itu sebenarnya nilai-nilai yang bergeser. Nah, sekarang warga secara swakarsa menata kampung pinggir sungai menjadi river defender. Kampung yang menjaga sungai, karena pemerintah tidak mampu jaga sungai. Jadi ini yang akan menjadi simbiosis mutualisme, karena ketika masyarakat menganggap sungai jadi bagian dari mereka, maka mereka akan menjaga," ungkap Sudirman.

Hingga saat ini, Pemprov DKI setidaknya sudah menggusur lima kawasan untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Kawasan yang digusur itu meliputi Pasar Ikan, Jakarta Utara; Kampung Pulo, Jakarta Timur; Bidaracina, Jakarta Timur; Bukit Duri, Jakarta Selatan; serta Pinangsia Jakarta Barat.

Sementara penggusuran Kampung Tongkol, kata Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada April lalu, tinggal menunggu rumah susun yang masih tersedia.




Editor: Quinawaty

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!