korupsi, trias koruptika, Atut, KPK

KBR68H - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah tokoh partai politik, petinggi lembaga hukum sampai kepala daerah sebagai tersangka kasus rasuah. Sebut saja seperti bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan Gubernur Banten, Atut Choisiyah.

Mata Gubernur Banten Atut Choisiyah berkaca-kaca saat memasuki mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat pekan lalu. Tak sepatah katapun terlontar dari mulutnya. Politikus Partai Golkar itu hanya melambaikan tangan kepada puluhan pewarta yang meliput.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan Atut ditahan berkaitan  dugaan suap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam pemilihan Bupati Lebak, Banten. KPK menahannya karena khawatir mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti, serta melarikan diri.“Alasan untuk menahan seseorang itu adalah alasan subyektif dan obyektif dari penyidik yang diberi kewenangan oleh UU untuk menahan seseorang. Bahwa kemudian ada alasan lain bahwa berkas perkara di atas 50 persen, bisa saja itu alasan tambahan,” ujar Johan di Gedung KPK.

Pekan lalu KPK telah menetapkan Atut sebagai tersangka. Ketua KPK Abraham Samad menuturkan, "Adapun pasal yang dikenakan terhadap tersangka Ratu Atut yaitu pasal 6 ayat 1a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 terhadap tindak pidana korupsi dan Junto pasal 55 ayat 1 KUHP, kenapa junto? karena dalam kasus tersebut tersangka Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu yaitu Tubagus Chaeri Wardana (TCW) dalam kasus pemberian atau penyuapan terhadap Ketua MK Akil Mochtar"

Tubagus Chaeri Wardana yang disebut Samad tadi adalah adik kandung Atut. Ia adalah suami Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diani. "Masih perlu direkonstruksikan perbuatan-perbuatan serta pasal-pasalnya di dalam sprindik yang akan menyusul kemudian. Tapi berkaitan dengan kasus yang pertama yang tadi saya sebutkan, sprindiknya sudah ditandatangani pada 16 Desember 2013," kata Samad.

Kasus suap sengketa Pilkada Lebak  mencuat setelah sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dicokok KPK pada Oktober lalu di rumah dinasnya  komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ia diduga terlibat suap sengketa pilkada  Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Akil Mochtar kemudian ditetapkan KPK  sebagai tersangka dalam perkara ini.  Selain Akil, KPK juga menetapkan anggota DPR, Chairun Nisa, calon petahana Pilkada Gunung Mas, Hambit Bintih, dan pengusaha Cornelis sebagai tersangka. Mereka telah ditahan KPK. Hasil penyelidikan lembaga antirasuah Akil ikut kecipratan suap sengketa pilkada di Kabupaten Lebak. Penyuapnya  pengusaha Tubagus Chaery Wardana atau Wawan dan pihak swasta Susi.

Adik  Gubernur Banten yang kini meringkuk di tahanan itu, diduga menyuap Akil  Rp 1 miliar. Dari hasil laporan masyarakat,KPK menyelidiki pula dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2010 – 2012 senilai Rp 12 Miliar di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang dipimpin Walikota Airin Rachmy Diani. Sang suami Wawan juga ikut terseret.  Juru Bicara KPK, Johan Budi menjelaskan,"Setelah melakukan penyelidikan terkait dengan pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di kota Tangsel, maka sejak tanggal 11 November 2013 telah dinaikkan ke proses penyidikan. Dengan dikeluarkan surat perintah penyidikan atas nama TCW, kemudian atas nama DP dari PT MAP. Yang ketiga MJ ini adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kota Tangsel"

Kasus ini seolah jadi pintu masuk bagi KPK untuk menyelidiki dugaan keterlibatan anggota keluarga Gubernur Banten Atut dalam kasus korupsi.  Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, "Banyak hal ya, alat kesehatan saja itu ada alkes ditingkat provinsi bukan hanya di Tangsel, bansos juga, kemudian bangunan infrastruktur, itu yang akan kita telusuri agar kita bisa melihat secara utuh, antara 1 proyek dengan proyek lainnya itu mempunyai hubungan yang erat. (kalau disinergiskan berarti pelakunya dugaannya sama?) agak mirip, itu di Banten kejahatan keluarga."

Seusai  Atut ditetapkan sebagai tersangka, pegiat antikorupsi mendesak  KPK  segera menetapkan Walikota Tangerang Selatn Airin sebagai menjadi tersangka.  Peneliti lembaga pemantau korupsi ICW Ade Irawan menuturkan, "Konstruksi kasus alkes di Banten dan Tangsel, ini tidak jauh berbeda, ada korupsi politik, di mana keputusan-keputusan pemenang tender sudah diputuskan terlebih dahulu dari tingkatan atas yang dikuit oleh korupsi birokrasi di mana teknis pengadaannya dibuat oleh birokrasi pesanan bos-bosnya dan dalam implementasinya proyek tidak berjalan dengan baik."

Menanggapi tudingan tersebut, ini jawaban Airin. "Pada prinsipnya saya menghormati proses hukum dan kita menghormati KPK sebagai lembaga penegak hukum. Jadi kita serahkan pada KPK," ujar Airin saat mendatangi gedung KPK,

Selain kasus korupsi yang menyeret dinasti Atut, tahun ini juga diwarnai korupsi dan suap yang menyeret Kepala BP Migas Rudi Rubiandini, bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfie Hasan Ishaq sampai bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!