toleransi beragama, HKBP, GKI Yasmin, Ahmadiyah, Syiah

Penyegelan Masjid

Sepanjang tahun ini penyegelan terhadap rumah ibadah tidak hanya terjadi terhadap gereja, tetapi juga masjid milik jemaah Ahmadiyah. Diantaranya,Masjid Al Misbah, Jatibening, Bekasi.Masjid tersebut disegel pada April lalu. Lagi- lagi penyegelan masjid dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Jemaat Ahmadiyah tidak terima. Aksi saling dorong antara jemaah dengan aparat  mewarnai proses penyegelan berupa pemasangan seng berukuran 2 x 1 meter yang melingkari pagar masjid.Penyegelan  merupakan kali keempat yang dilakukan pemkot setelah sebelumnya mereka memasang papan larangan kegiatan jemaah Ahmadiyah.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat itu mengklaim penyegelan  merupakan bentuk perlindungan terhadap jemaat Ahmadiyah dari ormas tertentu. "Walaupun dia seumpanya dianggap menyimpang, tapi kan dia (Ahmadiyah) tetap saja tanggungjawab pemerintah. dengan dasar pemikiran itulah, ya pengamanan sebenarnya termasuk besok kita melakukan pengamanan jangan sampai terjadi sesuatu," kata Rahmat Effendi, kepada wartawan di Bekasi, Jumat 15 Februari 2013.

Merasa ada kejanggalan dalam penyegelan tersebut, Jemaat Ahmadiyah Jatibening menggugat pemkot.  Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta mengatakan, gugatan dilayangkan karena pemkot  melanggar undang-undang tentang hak beribadah dan memiliki tempat ibadah "Kami baru mendaftarkan gugatan di PTUN Bandung terhadap Surat Perintah untuk melakukan penyegelan atau pemasangan seng dan penyegelan masjid. Karena sesuai dengan lazimnya sidang di PTUN tidak boleh lebih dari enam bulan itu sesuai dengan ketentuan. Nanti kami akan lihat bagaimana prosesnya, tapi umumnya setelah pendaftaran nanti kami akan masuk dalam proses dismisal, untuk menentukan apakah PTUN berwenang untuk mengadili gugatan itu," ungkap Febi yang dihubungi KBR68H.

Gugatan yang diajukan membuahkan hasil. Kuasa hukum Ahmadiyah Bekasi, Andang Budi Satria. "Yang soal pemasangan seng dikabulkan semua. Tapi yang perkara penggembokan ditolak. Oleh karena itu kami akan ajukan banding. (Kapan pak?) masih kita pikirkan waktunya,"

Namun Pemerintah Kota Bekasi menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut. Kepala Dinas Kesejahteraan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi Radi Mahdi mengatakan, Walikota Bekasi akan mengeluarkan surat perintah agar seng yang mengelilingi Masjid Al Misbah tidak dibuka "Yang penyegelannya, kan, gugur, ditolak. kalau yang pemagaran seng permasalahannya kan hanya ini saja. Yang menandatangani pada saat itu Plh Sekda. Jadi bukan pada substansinya. Jadi tinggal kita perbaiki, ya udah berlaku lagi. Saya kira surat perintahnya. Pada saat itu Surat Perintahnya ditandatangani oleh plh Sekda, sekarang, kan, kewenangannya ada di Pak Walikota. Itu, kan, untuk apa banding, tinggal diperbaiki saja. Toh, kan, yang penyegelannya tidak gugur. Putusan pengadilan itu berpihaklah pada Pemkot Bekasi," ungkap Radi.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Keamanan Pengurus Besar Ahmadiyah, Deden Sujana mengatakan seharusnya pemkot malu jika tidak menjalankan putusan PTUN. Kata dia, pihaknya akan  membawa kasus ini ke Mahkamah Agung jika pemkot mengajukan banding.

Sulitnya beribadah sebagai bagian dari kelompok minoritas juga dialami jemaat Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Pasca bentrok dengan warga sekitar dari kelompok Sunni Agustus 2012, ratusan warga Syiah diusir dari Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam. Mereka diungsikan ke GOR Sampang hingga setahun lamanya.

Pada Juni tahun ini , mereka dipindahkan ke Rumah Susun di Sidoarjo Jawa Timur. Pendamping Pengungsi Syiah, Hertasning Ichlas."Sekarang mereka dipaksa untuk masuk rumah susun di Sidoarjo. Pengungsi itu bukan tempat lebih bagus. Buat dia lebih enak ditempat sendiri dan mereka merdeka dengan keputusan sendiri tidak dipaksa keluar seperti sekarang ini. Yang ada di Gor totalnya 168 gor telah berpindah ke rusunawa di Sidoarjo. Dihuni tujuh orang. Sejauh ini masih dalam proses pendataan,” tambahnya.

Pemkab Sampang saat itu  tak bisa memastikan berapa lama pengungsi Syiah berada di lokasi pengungsian. Sekretaris Daerah setempat, Putut Budi Santoso mneuturkan, “(Sampai kapan di rusunawa?) Ya kita belum tahu namanya juga sementara. (Bagaimana dengan biaya hidup?) Kalau biaya hidup nanti akan ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur karena arealnya juga areal Provinsi.”

Merasa dipermainkan oleh Pemkab Sampang, pengungsi Syiah pun nekat bersepeda ke Jakarta untuk bertemu dan menyampaikan keluhan mereka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah menempuh 15 hari perjalanan dari Surabaya ke Ibu Kota, beberapa pengungsi menyampaikan aspirasi di depan Istana Merdeka.  Salah satu pengungsi Syiah, Muhammad Rosid menuturkan,“Dan kita tidak banyak menuntut ke bapak presiden. Kita apa yang kita alami selama 10 bulan di pengungsian dan ingin dipulangkan ke kampung halaman kita sendiri. Kita tidak banyak permintaan, yang penting kita bisa ditemui oleh bapak presiden, kita tidak perlu banyak bicara. Kalau yang dulu, dulu. Tapi yang sekarang adalah bagaimana negara ini bisa terlindungi oleh bapak Presiden.”

Saat itu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan menemui mereka.“Warga Syiah yang mengungsi ini hidup serba sulit, tidur di lantai, anak-anaknya tidak bisa sekolah. Saya mengharapkan sebetulnya saat itu pemerintah Sampang mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan,” kata Albert.

Hingga akhirnya perwakilan pengungsi Syiah bisa bertemu Presiden Yudhoyono. Seketaris Jenderal Ahlulbait Indonesia Ahmad Hidayat  menyampaikan hasil pertemuan tersebut. "Beliau bahkan menyebutkan bahwa mungkin rekonsiliasi yang dipimpin bapak presiden mungkin sekitar akhir bulan juli ini dan berlangsung di Surabaya, ini sebauh janji yanng disampaikan dibulan Ramadan, tentu bapak presiden akan menunaikan janji itu, untuk mengantar warga pengungsi ke kampung halamannya," jelasnya.

Awal bulan ini Presiden Yudhoyono sempat berkunjung ke Sampang membahas persoalan tersebut. Dalam pertemuan tersebut SBY meminta rekonsiliasi antara kelompok Syiah dan Sunni dilakukan tanpa  konflik.

Editor: Taufik Wijaya

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!