toleransi beragama, HKBP, GKI Yasmin, Ahmadiyah, Syiah

KBR68H - Ancaman kebebasan beribadah masih dialami kelompok minoritas. Tahun ini misalnya terjadi perobohan gereja di Bekasi dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Di Jatibening masjid milik jemaat Ahmadiyah disegel. Sedangkan di Sampang, pengungsi Syiah  yang terusir akibat konflik beragama belum bisa kembali ke kampung halamannya.

Suasana histeris mewarnai pembongkaran Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Desa Tamansari, Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat  Maret silam. Ratusan jemaat gereja mencoba menghalangi upaya petugas satuan polisi pamong praja membongkar gereja dengan alat berat ekskavator.

Pemkab Bekasi membongkar bangunan gereja dengan alasan pengelola tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).  Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bekasi, Agus Dahlan mengatakan bangunan ini sejatinya adalah rumah tempat tinggal.

“Melaksanakan pembongkaran bangunan atas nama Sodara Mansur Sihite yang belum mempunyai IMB  pada Kamis 21 Maret 2013. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bekasi. Demikian surat perintah yang diberikan agar dapat dilaksanakan. Atas nama Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin,” kata Agus mengutip isi surat pembongkaran.

Mereka langsung merobohkan bangunan. Pada saat pembongkaran nampak terlihat puluhan anggota ormas beragama tertentu. Dalam hitungan menit, bangunan gereja berupa tembok batu bata merah  tak beratap ini langsung rata dengan tanah. “ Kenapa harus kami, kenapa harus gereja kami ? ini tempat beribadah. Masih banyak tempat-tempat maksiat yang harus kalian bongkar,” teriak seorang jemaat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengklaim pembongkaran ini juga atas permintaan warga  sekitar gereja. Namun sebagian warga di sana sebenarnya tidak keberatan, salah satunya, Ka’in pengurus RT setempat. Bahkan warga membantu mengurus IMB. “Kalau pribadi warga saya sih gak ada masalah mas.  Baru sekarang ini ributnya mas, dari dulu mah gak ada kita setuju ajah. Waktu itu sempat meminta tanda tangan kepada warga yah ? disini udah pernah dan mereka setuju semua. Dapat 90 orang,” katanya.

Dia menegaskan, yang tidak setuju terhadap pembangunan gereja tersebut bukan warga sekitar. Ada rencana saat itu jemaat Gereja HKBP Setu akan menggugat Pemkab Bekasi. Namun, langkah hukum hingga kini belum dilakukan. Menurut Pendeta Adven Nababan jemaat masih bisa beribadah di sekitar lokasi gereja, meski hanya berdinding bambu.“Jumlah jemaatnya sekarang luar biasa bertambah. Sekarang lebih banyak. Kita masih di tempat lama yang sudah di bongkar itu. Tapi untuk persoalan izin masih kita usahakan dan terus lakukan,” jelasnya.

Ibadah jemaat—meski di lokasi seadanya—berjalan lancar.  “Jadi karena hubungan kita dengan lingkungan sekitar itu baik dan masyarakat sekitar mendukung, jadi yah Bupati dan Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak ada lagi intervensi apa-apa dalam ibadah kita. Hanya masalah persoalan izin. Dari ormas juga tidak ada yang datang, baik melalui telepon ataupun sms,” jelas Adven.

Sulitnya beribadah juga dialami jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Sejak tiga tahun silam gereja mereka disegel.  Berbagai langkah ditempuh untuk menggugah pemerintah pusat agar segera menyelesaikan persoalan ini. Caranya jemaat menggelar ibadah di depan Istana Negara, untuk mengetuk hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada  10 April 2010 atas perintah Wali Kota Diani Budiarto. Semenjak itu para jemaat beribadah di halaman gereja dan jalan. Kasus ini sempat dibawa ke meja hijau.Dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan jemaat beribadah di GKI Yasmin. Namun Wali Kota menolak dan mencabut IMB gereja tersebut. 

Presiden Yudhoyono pada Februari silam  pernah berjanji segera menuntaskan masalah kebebasan beribadah ini. “Kasus Gereja Yasmin kami terus mengelolanya melalui pendekatan hukum dan non-hukum. Karena menurut pengalaman kami, seperti di Ambon dan Posso pendekatan hukum semata tidak bisa dengan efektif mengakhiri benturan. Tapi dengan pendekatan tambahan, justru lebih cepat dan permanen menyelesaikan konflik,” janji SBY.

Bak pepesan kosong, janji belum terealisasi. Pasca pemilihan Walikota Bogor periode 2013 – 2018  September lalu, walikota terpilih, Bima Arya berjanji menyelesaikan persoalan bangunan GKI Yasmin. “Saya kira tidak usah menunggu dilantik yah, sekarang pun tujuh bulan ini saya bisa dengan pak wali sekarang bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Artinya langkahnya harus diterima semua. Realitas hukum harus sesuai dengan realita politik yang ada di situ,” katanya ketika wawancara eksklusif dengan KBR68H di kediamannya,”  katanya.

Karena kerap diberi janji jemaat tak terlalu banyak berharap. Juru Bicara GKI Yasmin Widiati Novita Rini “Semoga memang Walikota yang baru bisa ememnuhi janjinya untuk menjalankan konstitusinya. Kita lihat nanti saja, kita gak bisa bilang yakin atau enggak. Kita tunggu buktinya,” ujar Widiati saat dihubungi KBR68H.

Persoalan kebebasan beribadah juga dialami kelompok minoritas lainnya seperti Ahmadiyah dan Syiah.  


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!