Ilustrasi: Seorang anak mencoba kursi roda pemberian dari United Cerebral Palsy (UCP) pada program

Ilustrasi: Seorang anak mencoba kursi roda pemberian dari United Cerebral Palsy (UCP) pada program "Kursi Roda Untuk Kemanusiaan" di BLK Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas, Rabu (22/10). (Foto: Antara)

KBR - Sarana dan prasarana yang ramah dengan difabel memang belum banyak tersedia di Indonesia. Masih banyak kurang di sana sini. Padahal Indonesia sudah menandatangani konvensi Internasional hak-hak disabilitas. Jurnalis KBR Rio Tuasikal menemui aktivis disabilitas, dan meninjau fasilitas kota di beberapa wilayah di Jakarta.

Perjalanan Sri Lestari dari Aceh berakhir di Jakarta. Sepanjang perjalanan dia mencatat fasilitas kota untuk difabel masih buruk. Dari trotoar sempit hingga halte bertangga. Karena itu pegiat difabel Sri menemui Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, Jumat lalu. Dia mengeluhkan minimnya fasilitas yang bisa diakses para difabel.

Minimnya sarana umum yang ramah untuk difabel juga diaku difabel berkewarganegaraan asing. Namanya Calvin, dari United Cerebral Palsy Wheels for Humanity, organisasi difabel yang berbasis di Amerika Serikat. Waktu itu dia baru saja selesai mengikuti acara penutupan perjalanan Sri Lestari.

“Pertanyaan bagus. Sangat sulit. Trotoarnya sangat menyulitkan. Naik ke trotoar atau turun dari situ sangat sulit. Tapi orang-orang di sini sangat baik, mereka hangat dan siap membantu.),” ujar Calvin.

Calvin lantas melanjutkan perjalanannya. Tapi karena karena trotoar yang harus dilintasi kotak instalasi listrik PLN, dia harus menurunkan kursi rodanya ke jalanan aspal. Setelahnya dia berusaha naik ke trotoar yang tingginya mencapai 15 sentimeter. Saat itu, Ia terlihat ekstra hati-hati menggerakkan kursi rodanya.

Selain Calvin, juga ada Hermeinadi Leindert. Dia ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia Jakarta, yang juga mengadvokasi hak penyandang disabilitas sebagai pengguna jalan. Kami berdua menyusuri trotoar di kawasan Sudirman Jakarta untuk melihat apakah fasilitasnya mudah diakses para difabel atau tidak.

“Kadang penambahan atau apa berarti nggak berfungsi maksimal. Sedangkan inikan biayanya cukup mahal. Sekarang kalau dia mau jalan ke sana, sampai ke sana ya harus (ada),” kata Hermeinadi.

Hermeinadi menunjuk jalur bata pemandu tuna netra ke arah SCBD, kawasan perkantoran beken di Sudirman. Di sana, Guiding block atau jalur bata pemandu tunanetra tertutup aspal akibat pembangunan mass rapid transit MRT, sehingga hanya  tersisa dua puluh meter saja. Sisanya sudah rusak dan lecet. Asal-asalan, kata dia.

Hal serupa tak hanya ditemukan di Cikini, tapi juga di kawasan Senayan dekat gedung DPR MPR.

Setelahnya kami melintasi jembatan penyeberangan yang menuju halte Transjakarta Polda. Jalan menuju jembatan sudah menggunakan bidang miring. Tapi kata Hermeinadi, masih kurang landai. “Ini satu meter, tinggi satu meter dia harus 8 sampai 12 kemiringannya. Kalau ini yang bisa menggunakan itu atlet. Atlet yang pakai kursi roda. Kalau bukan atlet nggak sanggup. Ini terlalu curam,” kata Hermeinadi lagi.

Meski begitu, menurutnya jembatan di kawasan Polda Metro Jaya itu termasuk yang lumayan ketimbang banyak halte busway yang hanya dilengkapi dengan tangga saja. “Yang dekat dengan disabilitas itu adalah lansia. Kebutuhan disabilitas dekat dengan lansia, wanita hamil. Ya kan? Dan kalau saran itu sudah bagus semua, itu pasti umum juga merasakan enak kok. Misalnya sekarang banyak grup ppecinta jalan kaki yang memprotes kaki lima. Berarti kalau untuk disabilitas sudah benar-benar akses dan bagus, itu akan menikmati bersama pada akhirnya,” jelas Hermeinadi lagi.

Hermeinadi berharap fasilitas kota bisa diubah ketika RUU Disabilitas disahkan. RUU ini sendiri kemarin resmi jadi inisiatif DPR.

Terkait minimnya sarana dan prasarana untuk para difabel, KBR juga menemui Maulani Rotinsulu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Maulani dan kelompoknya telah mengawal RUU selama 1 tahun. Dia mendesak pemerintah segera meneken aturan ini, tahun depan.

“Kita harapkan jadi prioritas di 2015. Teman-teman dari Baleg sih berjanji akan mengawal. Tapi rupanya kompetisinya ini rapat sekali. Kami berpikir kami menggunakan momen ini ketika mereka ganti, kami menggaungkan isu ini, supaya mereka dengar, bahwa ini adalah isu yang penting bagi kami. Karena pelanggaran hak-hak disabilitas itu berjalan terus. Dan kita tuh tidak punya mekanisme,alat, untuk membawa ini ke hukum” kata Maulani.

Jika sukses dibahas dan disahkan parlemen beleid ini diyakini bisa mengubah persepsi masyarakat tentang orang berkebutuhan khusus. Dari yang awalnya konsep amal dan belas kasihan, menjadi pemenuhan hak-hak sebagai warga negara. Seperti yang dikampanyekan pegiat Sri Lestari, yang berkampanye dengan sepeda motor dari Sabang Aceh menuju Jakarta.

Kembali ke awal: Sri Lestari, Penerabas Lintas Aceh – Jakarta

Editor: Irvan Imamsyah


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!