tragedi 65, putu oka sukanta, belo, PKI, portalkbr

KBR - Penyair Putu Oka Sukanta belum lama menerbitkan kumpulan puisi Bulan di Atas Belo. Kumpulan puisinya terinspirasi pada kisah pembantaian orang yang diduga atau terkait dengan Partai Komunis Indonesia PKI, pada 1965 silam. Menurutnya peristiwa keji di Nusa Tenggara Timur itu tak pernah banyak dapat sorotan. Seperti kisah Henni, korban tragedi 1965 yang ditemui Jurnalis KBR Rio Tuasikal. 

#
“Nama Henni Dethan, asal Kupang, pekerjaan ibu rumah tangga. Saya umur 3 bulan bapak sudah meninggal. Satu tahun kemudian mama menikah lagi dengan suami yang dia terlibat daam gerakan 30 September toh, dan akhirnya mama juga terlibat. Dan waktu itu mama terlibat dalam Gerwani. Gerwani itu singkatan dari apa beta juga tidak tahu.”

Henni adalah korban tragedi 1965. Ibunya sempat dipenjara sebulan tanpa proses pengadilan. Sampai saat ini keluarganya terus dicap jelek oleh masyarakat sekitar. Beragam ejekan datang bertubi sejak dirinya kecil. “Waktu itu keluarga-keluarga yang dekat tidak suka dengan kitong. Di saat kita ada di mana itu kita dicemooh.  Lihat sa itu anak PKI, anak-anak yang son tahu diri, anak-anak yang tidak mengurus diri, orang tua son tahu ke mana, hidup sendiri, berjuang sendiri,” ungkap Henni.

Cap sebagai keluarga PKI, bikin sulit usaha keluarganya. Ini dirasakan Henni kecil saat berjualan kue untuk biaya sekolahnya. “Kalau kita jual itu kakak, orang kampung tidak beli. Kita bawa ke pasar untuk oto trek yang ngopi di kampung, Itu doang yang beli. Tapi itu kita punya saudara tidak beli,” cerita perempuan asal Oesao ini.

Tak selesai disitu, derita juga dirasakan saat duduk di sekolah menengah pertama (SMP). Belum lagi  perlakuan pihak gereja yang melarang Henni dan anggota keluarganya beribadah. “Itu caci maki sampai mama ini diboikot tidak boleh ikut perjamuan. Diboikot itu saat saya SMP itu tahun 77-79. Tidak boleh ikut perjamuan. Dan mama betul betul tidak masuk gereja. (Pendeta bilang apa?) Orang orang yang terlibat itu tidak diperbolehkan masuk gereja, dan itu tidak boleh sama sekali. Di gereja paling duduk di kursi paling belakang, kalau keluar kan keluar duluan,” jelas Henni.

Nasib baik Henni muncul saat bertemu dengan pendeta baru, Paoina Bara Pa di kelas satu SMU pada 1980an. “Baru dia mulai cari tahu ini kenapa jemaat-jemaat kenapa tidak masuk gereja dengan keadaan apa sampai seperti ini. Mungkin pendetanya lebih mengerti dari pada kita orang orang yang tidak berpengalaman dan tidak bersekolah. Kalau begitu kita bikin pendekatan supaya bisa masuk kembali ke gereja dan ikut perjamuan,” jelas anak terakhir dari empat bersaudara ini.
 
Olehnya Henni dipercaya jadi ketua paduan suara gereja, meski ditentang oleh jemaat. Hidupnya terus berubah saat saat bertemu pegiat Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JAPIT). Dari situ, dia mulai percaya diri dan bahkan berani menjelaskan kalau PKI hanyalah kambing hitam penguasa pasca tergulingnya Soekarno.

1965 situasi kacau di Nusa Tenggara Timur. Laporan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) mencatat di NTT kekerasan dan represi terjadi dalam bentuk berbeda. Sumber daya alam dirampas sampai pemaksaan program Keluarga Berencana (KB). Majelis Warga KKPK di NTT, Paoina Bara Pa, menjelaskan kepada saya apa yang terjadi di NTT pada 1965.

“Terjadi kekacauan sosial, tuduhan penangkapan, penahanan dan juga pembunuhan. Mereka diberhentikan dari pekerjaan dilarang untuk ke gereja, dilarang bekerja. Terutama trauma dan pembatasan hak-hak politik dari keluarga dan anak cucunya sampai sekarang. Itu yang terjadi pada 65, tanpa mereka tahu apa salah mereka,” jelas Ina seraya berharap pemerintah baru berani mengungkap tragedi 1965, terutama yang terjadi di NTT.

Tapi belakangan harapan kembali muncul setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama DPR sepakat menuntaskan pengusutan kasus pelanggaran HAM berat. Anggota Komnas HAM, Imdaddun Rahmat, menjelaskan pertemuannya dengan Pemimpin DPR belum lama ini. "Mengemuka satu kesepakatan, untuk saling mendukung dalam konteks penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan yang pertama komitmen bersama-sama merumuskan ala Indonesia pelanggaran HAM berat itu,” jelas Imdaddun.

Komnas HAM mengklaim akan bergerak cepat dan tepat untuk menyelesaikan tunggakan kasus yang telah direkomendasikan DPR. Termasuk berbagai opsi untuk menyembuhkan luka menahun para korban tragedi 65, termasuk Henni dan keluarganya.

Baca kembali: Puisi Bulan di Atas Belo

Editor: Irvan Imamsyah

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!