kesehatan, gizi buruk, korupsi, banten, ratu atut

Korupsi dan Kemiskinan

Provinsi Banten terbentuk pada 2000, setelah melepaskan diri dari Provinsi Jawa Barat. Pendapatan daerah yang dijuluki “Tanah Jawara”  ini antara lain berasal  dari industri baja di Cilegon dan investasi asing di kawasan industri  Tangerang.

Namun selama otonomi daerah diterapkan, sebagian besar masyrakat Banten masih dibekap  kemiskinan. Data BPS menyebut jumlah keluarga miskin di sana mencapai 600 ribu jiwa lebih. Kondisi ini berdampak kepada menurunnya kualitas kesehatan warga.

Data dari Kementerian Kesehatan pada 2012 misalnya tercatat lebih dari 5 ribu anak di daerah itu mengalami  gizi buruk.  Anggaran Pemprov Banten untuk penanganan gizi buruk terus ditambah dalam tiga tahun terakhir. Pada 2010 tercatat  sekitar Rp 2,5 miliar, pada 2012 meningkat menjadi sekitar Rp 9,7 miliar. Namun, kasus gizi buruk di Banten tetap tinggi.

Daerah berpenduduk 11 juta jiwa itu menempati peringkat ketiga se-Indonesia dengan jumlah penderita gizi buruk terbanyak. Situasi ini mengundang keprihatinan kalangan aktivis seperti, Lulu Jamaluddin menuturkan, “Rata-rata memang orang-orang yang tidak punya. Miskin gitu. Terus mempengaruhi lingkungan juga kan. Mereka mayoritas orang miskin yang nggak mampu. Lingkungan sekitar juga nggak perhatian. Mereka ngomong, bagaimana memikirkan masalah lingkungan, buat perut aja susah.”

Lulu menilai  situsi ini diperparah dengan buruknya layanan kesehatan kepada kaum miskin. “Karena pelayanan rumah sakit mereka omong kosong kalau mendahulukan orang miskin. Kecuali kita damping full ada media, aktivis,” tambahnya. 

Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Serang, Teja Ratri tidak membantah jika banyak anak mengalami  gizi buruk. Di Kota Serang menurutnya tercatat hanya  60 anak alami gizi buruk “Penyebab utama sih gizi buruk murni, tanpa disertai adanya penyakit. Sebagian besar itu. KBR68H: Kekurangan asupan makanan sejak kecil? Iya seperti itu,” katanya.

Kasus gizi buruk juga tercatat menyebar di Kabupaten Lebak,  Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Jumlahnya mencapai ribuan, paling banyak di Kabupaten Lebak mencapai 2 ribu anak bergizi buruk

Kalangan aktivis antikorupsi di Banten menduga kemiskinan dan buruknya kualitas hidup sebagian warga akibat anggaran kesehatan dikorupsi. Aktivis Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Oman Abdurrahman menuturkan, “Ini ironi kan, padahal provinsi di Banten termasuk provinsi yang hasil pendapatan daerahnya lebih besar dari perimbangan dana dari pusat. Tapi 13 tahun kok pembangunan kayak gini. Masyarakat ada yang gizi buruk dan infrastruktur banyak yang jelek. Itu tadi, mungkin dikorup yah. Misalnya gini, infrastrutktur pembangunan jalan provinsi di anggaran 2011, kalau itu jalan dibuat dengan benar. Kan bisa bertahan selama 5 tahun. Nah ini dianggarkan terus. Padahal anggaran bisa digunakan untuk kebutuhan sosial dan orang miskin.”

KPK saat ini  tengah menelisik korupsi yang diduga melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiah dan keluarganya. Di antaranya kasus suap pemenangan sengketa Pilkada di Lebak yang menyeret sang adik, Tubagus Chaery Wardana. Kasus rasuah lainnya terkait korupsi alat kesehatan untuk Rumah Sakit Rujukan di Banten. Mengutip laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan setidaknya tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan yang nilainya mencapai Rp 30 miliar

Entah ada kaitan atau tidak antara kasus rasuah tersebut dengan kemiskinan yang dialami warga Banten. Kecurigaan sebagian kalangan itu akan terjawab bila perkara tersebut dibawa ke pengadilan.

Orangtua bayi penderita gizi buruk seperti Uliyati, Umayah dan Mulyana tak banyak tahu soal korupsi yang tengah menyeret gubernur dan keluarganya. Mereka hanya berharap Pemprov Banten lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan keluarga miskin.

Editor: Taufik Wijaya

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!